Oleh: Faradilla Bahri Rompi
Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Indonesia dihadapkan pada pilihan sistem ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Di satu sisi, ada sistem ekonomi kerakyatan yang berakar dari nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, ada sistem ekonomi pasar yang menekankan efisiensi dan kebebasan individu dalam menentukan arah ekonomi. Pertanyaannya: haruskah kita memilih salah satunya? Atau justru, bisa kah keduanya bersanding?
Ekonomi kerakyatan sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto, bukan sekadar sistem yang berlaku di desa atau komunitas lokal. Ia adalah konsep nasional yang menekankan kerja sama, gotong royong, dan keadilan sosial. Sistem ini tidak menafikan mekanisme pasar, namun menekankan bahwa pasar harus berjalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.
Ciri-ciri ekonomi kerakyatan sangat jelas: persaingan sehat, perlindungan konsumen, pembangunan berkelanjutan, serta kesempatan yang merata untuk bekerja dan berusaha. Untuk mewujudkannya, perlu iklim yang mendukung pengembangan potensi masyarakat, penguatan kapasitas ekonomi rakyat melalui pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan dari praktik-praktik pasar yang eksploitatif.
Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan kekuatan ekonomi pasar. Sistem ini, dengan dasar permintaan dan penawaran, terbukti mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi. Perusahaan-perusahaan besar tumbuh, teknologi berkembang pesat, dan produk-produk menjadi lebih beragam dan kompetitif. Namun, ada satu kekurangan utama: tanpa regulasi, ekonomi pasar cenderung berpihak pada yang kuat dan meninggalkan yang lemah.
Oleh karena itu, Indonesia memilih jalan tengah: menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dengan mekanisme ekonomi pasar. Ini adalah pilihan rasional yang memadukan nilai-nilai keadilan sosial dengan dinamika ekonomi global. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan sistem yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan distribusi.
Ekonomi kerakyatan menjadi jiwa, ekonomi pasar menjadi mesin. Pemerintah adalah pengemudi yang harus memastikan keduanya berjalan harmonis. Komitmen politik, partisipasi masyarakat, dukungan terhadap UMKM, hingga perlindungan konsumen — semua menjadi komponen yang tak bisa diabaikan. Tanpa itu, kita hanya akan menciptakan pertumbuhan semu yang rapuh di hadapan krisis.
Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif ini, Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan. Kita perlu mengejar kualitas pertumbuhan — pertumbuhan yang menyejahterakan, merata, dan berkelanjutan. Dan untuk itu, sinergi antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi pasar adalah kunci.
