Oleh: Marsela Diwitau
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Selama lebih dari dua dekade, pembangunan di Papua identik dengan pembangunan infrastruktur. Jalan Trans Papua, jembatan, bandara, hingga berbagai fasilitas publik terus dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan. Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan afirmasi, seperti Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), LPDP Afirmasi, dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk memperluas akses pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP). Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah, apakah pembangunan tersebut telah melahirkan masyarakat yang semakin mandiri, atau hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan negara? Dalam perspektif Negara dan Masyarakat Sipil, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari lahirnya masyarakat sipil yang kuat. Salah satu indikatornya adalah tumbuhnya kelas menengah baru melalui pendidikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Meski demikian, Papua masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kualitas pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya merata, sehingga pembangunan sumber daya manusia masih memerlukan perhatian yang serius.
Dalam kajian Negara dan Masyarakat Sipil, negara memiliki tanggung jawab menjamin hak warga negara, termasuk hak memperoleh pendidikan. Akan tetapi, tujuan utama kebijakan pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah, melainkan menciptakan warga negara yang kritis, mandiri, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pendidikan menjadi sarana penting untuk membentuk masyarakat sipil karena melalui pendidikan seseorang memperoleh kemampuan berpikir kritis, memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki keberanian untuk terlibat dalam pembangunan. Oleh sebab itu, meningkatnya jumlah mahasiswa Papua yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi merupakan peluang besar untuk melahirkan kelompok kelas menengah yang mampu menjadi agen perubahan sosial.
Kelas menengah tidak hanya dipahami sebagai kelompok yang memiliki pendapatan lebih tinggi, tetapi juga sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesempatan untuk memengaruhi kehidupan sosial. Dalam konteks Papua, lahirnya kelas menengah baru dapat dilihat dari semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, dosen, peneliti, maupun wirausahawan. Kehadiran mereka membawa perubahan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Mereka menjadi teladan bagi generasi muda, aktif dalam organisasi masyarakat, serta mulai berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi jembatan yang menghubungkan negara dengan masyarakat sipil. Alexis de Tocqueville menjelaskan bahwa masyarakat sipil yang kuat merupakan fondasi demokrasi karena masyarakat memiliki kemampuan untuk berorganisasi, berdiskusi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pendidikan tinggi memberikan bekal bagi generasi muda Papua untuk memainkan peran tersebut. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mulai menjadi subjek yang mampu menyampaikan aspirasi, menginisiasi gerakan sosial, serta berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan di daerahnya. Kehadiran komunitas literasi, organisasi kepemudaan, hingga gerakan kewirausahaan sosial di Papua menjadi bukti bahwa pendidikan telah mendorong lahirnya ruang publik yang semakin aktif.
Meskipun demikian, lahirnya kelas menengah melalui pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan sosial yang optimal. Masih banyak lulusan perguruan tinggi yang menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan atau belum memperoleh ruang untuk mengembangkan potensi di daerah asalnya. Akibatnya, tidak sedikit lulusan yang memilih bekerja di luar Papua sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah menjadi berkurang. Di sisi lain, kualitas pendidikan dasar di beberapa wilayah pedalaman masih belum merata akibat keterbatasan tenaga pendidik, infrastruktur, dan akses teknologi. Persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi belum cukup apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem pembangunan manusia secara berkelanjutan.
Dalam pandangan Antonio Gramsci, masyarakat sipil berfungsi membangun kesadaran sosial melalui pendidikan dan organisasi. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi di Papua seharusnya tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi intelektual organik yang mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan komunitas, serta mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Perubahan sosial tidak akan terjadi apabila kelas menengah hanya menikmati peningkatan status ekonomi tanpa memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, ketika kelompok terdidik mampu memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memperkuat masyarakat sipil, maka pendidikan benar-benar menjadi investasi sosial yang menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan Papua. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah beasiswa yang diberikan atau banyaknya mahasiswa yang lulus, tetapi juga dari seberapa besar lulusan tersebut mampu kembali dan berkontribusi bagi pembangunan daerahnya. Negara perlu memperkuat kualitas pendidikan di seluruh wilayah Papua, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi tersebut akan memperkuat posisi kelas menengah sebagai jembatan antara negara dan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan Papua tidak hanya membutuhkan jalan, jembatan, atau gedung yang megah, tetapi juga membutuhkan manusia yang mampu menggerakkan perubahan. Pendidikan telah membuka jalan bagi lahirnya kelas menengah baru yang memiliki kapasitas untuk memperkuat masyarakat sipil, mengawal kebijakan publik, dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Ketika negara mampu menciptakan ruang bagi generasi muda Papua untuk berkembang dan berkontribusi di daerahnya sendiri, maka pendidikan tidak lagi sekadar menjadi sarana mobilitas sosial individu, melainkan menjadi fondasi lahirnya perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.
