POSTTIMUR.COM, HALUT — Kepala Desa Popilo, Tabris Djalal, angkat bicara terkait pemberitaan mengenai insiden pemukulan yang terjadi di salah satu tempat rental PlayStation (PS) di wilayah tersebut.
Tabris menyampaikan klarifikasi karena menilai pemberitaan sebelumnya belum menggambarkan persoalan secara utuh dan masih menampilkan informasi dari satu sisi.
“Saya merasa perlu memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak dipahami hanya dari satu sisi. Saya menghormati kerja jurnalistik, tetapi saya berharap informasi yang disampaikan kepada publik dapat menggambarkan kejadian secara utuh dan berimbang,” ujar Tabris.
Menurut Tabris, insiden tersebut tidak berdiri sendiri. Ia mengklaim sebelumnya telah berulang kali menegur anak-anak yang bermain PS di lokasi tersebut karena dinilai membuat keributan, terutama ketika aktivitas berlangsung hingga larut malam saat masyarakat sekitar sedang beristirahat.
Selain persoalan ketertiban, Tabris juga menyinggung status tempat usaha tersebut. Menurutnya, tempat rental PS yang sementara dijalankan itu belum mengantongi izin usaha dari lingkungan setempat.
Tabris menegaskan bahwa klarifikasi tersebut disampaikan bukan untuk memperpanjang persoalan, melainkan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemberitaan dari satu pihak.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya.
“Saya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang belum jelas. Jika ada persoalan, mari kita selesaikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.
Persoalan Telah Dimediasi di Polres Halut
Tabris menjelaskan, persoalan terkait insiden tersebut telah diselesaikan melalui proses mediasi di Polres Halmahera Utara. Pihak yang menjadi korban disebut telah menerima hasil dari proses mediasi tersebut.
Meski demikian, Tabris mengaku masih merasa dirugikan akibat pemberitaan mengenai dirinya dan keluarganya.
Ia menilai pemberitaan tersebut telah berdampak terhadap nama baik dirinya maupun keluarga. Karena itu, Tabris menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dan perlindungan terhadap nama baiknya.
“Saya merasa dirugikan dan persoalan ini menyangkut nama baik saya serta keluarga. Karena itu, saya siap menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Tabris berharap langkah tersebut tidak dipandang sebagai upaya untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai bagian dari hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila merasa dirugikan.
Ia juga meminta agar semua pihak menghormati proses hukum dan tidak kembali memperluas persoalan di tengah masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Tabris berharap pemberitaan selanjutnya dapat memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. (*)
