Oleh: Dr. Nurul Hidayah, SE, M.Si
Hilirisasi nikel telah menjadi salah satu strategi utama Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah, menarik investasi, membangun industri pengolahan, dan masuk dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Hilirisasi tentu membawa manfaat ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Namun, ada pertanyaan yang semakin penting: siapa yang menanggung biaya ekologis dari proses tersebut?
Pertanyaan ini bukan berarti menolak hilirisasi. Justru sebaliknya, hilirisasi harus dinilai secara lebih utuh. Bukan hanya dari besarnya investasi, ekspor, produksi, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari distribusi biaya sosial dan ekologis yang muncul di wilayah penghasil nikel.
Dalam kegiatan penelitian kami dengan Kajian Systematic Literature Review terhadap 80 publikasi menunjukkan bahwa literatur hilirisasi nikel Indonesia menemukan berbagai manfaat industrialisasi, tetapi juga memperlihatkan persoalan kehilangan lahan, perubahan mata pencaharian, konflik, tekanan terhadap wilayah pesisir, pencemaran dan degradasi lingkungan.
Masalahnya, biaya ekologis tersebut tidak selalu ditanggung oleh pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar.
Masyarakat sekitar tambang dan kawasan industri menjadi kelompok yang paling dekat dengan dampak. Petani dapat kehilangan atau mengalami perubahan fungsi lahan. Nelayan dan pembudidaya dapat menghadapi tekanan terhadap ekosistem pesisir. Rumah tangga lokal dapat kehilangan sumber penghidupan dan harus menanggung biaya sosial akibat perubahan lingkungan.
Sementara itu, manfaat ekonomi nikel bergerak jauh lebih luas: kepada perusahaan, investor, negara, industri nasional, hingga rantai pasok global.
Di sinilah muncul persoalan eksternalisasi biaya ekologis. Keuntungan ekonomi dapat bergerak keluar dari wilayah tambang, tetapi sebagian biaya ekologis tetap tinggal di wilayah tersebut.
Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis. Ketika kualitas tanah, air, atau pesisir menurun, dampaknya dapat berubah menjadi persoalan ekonomi: produktivitas masyarakat terganggu, pendapatan menurun, sumber penghidupan hilang, dan biaya kehidupan meningkat.
Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya menghitung nilai tambah yang diciptakan, tetapi juga harus menghitung nilai yang hilang.
Berapa nilai ekonomi lahan yang kehilangan fungsi? Berapa pendapatan nelayan yang terganggu? Berapa biaya pemulihan lingkungan? Berapa nilai jasa ekosistem yang hilang? Dan siapa yang membayar semuanya?
Pertanyaan ini sangat relevan bagi Maluku Utara. Daerah seperti Halmahera tidak boleh hanya dihitung berdasarkan besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Harus dihitung pula berapa manfaat yang benar-benar tinggal di masyarakat lokal dan berapa biaya ekologis yang harus mereka tanggung.
Namun, persoalan ini juga harus dibaca secara hati-hati. Perusahaan besar atau investasi asing tidak otomatis berarti oligarki. Oligarki baru relevan ketika konsentrasi sumber daya ekonomi bertemu dengan akses politik dan kemampuan memperoleh perlakuan institusional yang menguntungkan. Literatur yang dikaji menunjukkan adanya bukti mengenai koneksi politik, aliansi negara-bisnis dan persoalan perizinan, tetapi belum cukup untuk menyatakan seluruh hilirisasi dikendalikan oligarki.
Yang lebih jelas adalah adanya potensi ketimpangan distribusi manfaat dan biaya.
Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan: berapa besar nilai nikel yang berhasil diciptakan?
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang kehilangan, dan siapa yang membayar biaya ekologisnya?
Hilirisasi yang berkeadilan bukan sekadar membuat nikel Indonesia semakin bernilai.
Hilirisasi harus membuat kehidupan masyarakat di wilayah penghasil nikel juga semakin bernilai.
