DPRD Haltim Ajukan Lima Ranperda, Kemenkum Malut Beri Sejumlah Catatan
TERNATE, POSTTIMUR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara mengharmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kamis (12/11/2026).
Lima Ranperda tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pala, Ternate, itu dilaksanakan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Harmonisasi bertujuan memastikan rancangan regulasi tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan kelima Ranperda tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya terkait tanah adat.
Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan tanah adat juga penting untuk memberikan kepastian pengakuan terhadap eksistensi, hak, kelembagaan, serta kearifan lokal masyarakat adat sekaligus meminimalkan potensi konflik pertanahan.
“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif,” ujar Topan.
Ia berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan mampu mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan formil maupun materiil suatu rancangan peraturan.
Menurut Mia, substansi Ranperda harus dikaji secara cermat agar rumusan norma memiliki kejelasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Ia menjelaskan, Kanwil Kemenkum tidak sekadar membenarkan atau menyalahkan rancangan yang diajukan, tetapi memberikan masukan dan arahan agar produk hukum daerah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam pembahasan tersebut, tim harmonisasi juga menemukan sejumlah rumusan pasal yang masih mengadopsi ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain. Beberapa bagian dinilai perlu disederhanakan agar lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami.
Perwakilan pemrakarsa, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Timur, Sodiq Efendi, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Maluku Utara atas pelaksanaan harmonisasi terhadap lima Ranperda yang diajukan DPRD Haltim.
Ia menyatakan menerima berbagai catatan dan masukan yang disampaikan tim harmonisasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyempurnaan draf Ranperda.
“Pemkab Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan Ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Maluku Utara akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur guna memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti sebelum draf bersih diserahkan untuk proses finalisasi.
Hasil harmonisasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan lima produk hukum daerah yang memiliki kepastian hukum, sesuai kewenangan pemerintah daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Halmahera Timur.(Red)