Proyek SPAM Rp4,8 Miliar di Posi-Posi Disorot, Bak Penampung Baru Tak Dibangun
HALSEL, POSTTIMUR.COM – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp4,8 miliar di Desa Posi-Posi, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menuai sorotan warga. Pasalnya, proyek yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga tidak mencakup pembangunan bak penampung air baru.
Persoalan muncul setelah warga mengetahui bahwa jaringan air bersih yang dibangun melalui proyek tersebut justru diarahkan untuk memanfaatkan bak penampung lama milik desa yang selama ini telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Proyek dengan nama tender Sharing DDUB Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah (SR) Kayoa, Kayoa Utara, dan Kayoa Selatan itu dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Halmahera Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.800.000.000. Pekerjaan dipercayakan kepada CV Mitra Jefelindoz sebagai pemenang tender.
Adapun cakupan pekerjaan meliputi lima desa, yakni Posi-Posi, Laromabati, Modayama, Gayap, dan Ngokomalako.
Namun, khusus di Desa Posi-Posi, pelaksanaan proyek menjadi pertanyaan masyarakat. Sebab, pekerjaan yang terlihat hanya berupa pemasangan jaringan pipa dan sambungan rumah tanpa disertai pembangunan bak penampung baru.
Alih-alih menyediakan fasilitas penampung air yang baru, pihak pelaksana disebut menyampaikan kepada warga bahwa sistem distribusi air akan memanfaatkan bak penampung milik desa yang telah dibangun jauh sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran warga terkait kapasitas bak penampung lama yang dinilai belum tentu mampu memenuhi kebutuhan jaringan baru dengan jumlah sambungan rumah yang lebih luas.
Seorang warga Desa Posi-Posi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir fasilitas lama tersebut tidak mampu menopang kebutuhan air bersih masyarakat ke depan.
“Bak air desa itu sudah ada sejak lama dan kapasitasnya hanya cukup untuk kebutuhan warga seperti sekarang. Kalau dipakai untuk sistem proyek baru yang menjangkau lebih banyak rumah, kami khawatir tidak akan kuat. Di mana letak keadilannya? Proyek miliaran rupiah, tetapi warga diminta menggunakan fasilitas lama yang sudah ada,” ungkapnya.
Warga juga mempertanyakan kelayakan teknis pemanfaatan aset desa tersebut. Menurut mereka, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari kecukupan kapasitas bak penampung, jaminan pemeliharaan, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila fasilitas mengalami kerusakan.
Selain itu, masyarakat menilai perlu ada kejelasan mengenai dasar kesepakatan pemanfaatan aset desa untuk mendukung sistem SPAM yang dibiayai melalui APBD tersebut.
Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak pelaksana tidak hanya berfokus pada pemasangan jaringan pipa dan sambungan rumah, tetapi juga memastikan seluruh infrastruktur pendukung mampu menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.
Pasalnya, pembangunan SPAM seharusnya menghadirkan pelayanan air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat ketidakjelasan kapasitas maupun pengelolaan fasilitas pendukung.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disperkim Halmahera Selatan maupun CV Mitra Jefelindoz belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan tidak dibangunnya bak penampung baru serta penggunaan fasilitas lama milik desa.
Reporter: Aziz