BPK Temukan 291 Pedagang Pasar Haltim Tanpa Kontrak
HALTIM, POSTTIMUR.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan persoalan administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Halmahera Timur. Sebanyak 291 pedagang di sejumlah pasar diketahui memanfaatkan kios dan los tanpa didukung perjanjian sewa atau kontrak kerja sama resmi.
Temuan tersebut mengungkap lemahnya penatausahaan pemanfaatan aset daerah, khususnya bangunan pasar yang dikelola pemerintah daerah.
Berdasarkan dokumen Aset Tetap Kartu Inventaris Barang (KIB) C dan hasil konfirmasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Disperindagkop dan UKM tercatat memiliki 38 bangunan pasar. Namun, pemeriksaan terhadap enam pasar aktif menemukan pemanfaatan kios dan los belum dikelola secara tertib.
Di Pasar Faifiye, Kecamatan Kota Maba, sebanyak 139 pedagang tercatat belum memiliki perjanjian sewa. Hanya satu pedagang yang memiliki dokumen resmi.
Kondisi serupa ditemukan di Pasar Jiko Mobon. Dari sembilan pedagang, tujuh di antaranya belum mengantongi perjanjian sewa, sementara dua lainnya telah memiliki dokumen.
Di Kecamatan Maba Selatan, enam dari 11 pedagang Pasar Rakyat Kasuba Bicoli juga belum memiliki perjanjian sewa. Sementara di Pasar Fadeldelah, Kecamatan Maba, seluruh 113 pedagang tercatat beroperasi tanpa dokumen perjanjian sewa.
Adapun di wilayah Wasile, lima pedagang Pasar Jati Luhur, Kecamatan Wasile Timur, dan 13 pedagang Pasar Opeyang, Kecamatan Wasile, juga belum memiliki perjanjian kerja sama resmi.
BPK menilai kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan aset daerah. Kepala Disperindagkop dan UKM selaku Pengguna Barang dinilai belum mengikat kerja sama atau perjanjian sewa secara resmi dengan mayoritas pedagang.
Selain itu, minimnya koordinasi berkala antara Bendahara Barang dan Bendahara Penerimaan menyebabkan tidak tersedianya basis data pedagang yang valid dan mutakhir.
Padahal, pemanfaatan aset daerah seharusnya dilakukan secara tertib untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi pemerintah maupun pihak yang memanfaatkan aset tersebut.
Kondisi ini berpotensi mengurangi akuntabilitas pengelolaan BMD serta menimbulkan risiko tidak optimalnya penerimaan daerah dari pemanfaatan fasilitas pasar.
Terpisah, Kepala Disperindagkop dan UKM Halmahera Timur, Rickoh Debeturu, membantah bahwa pasar-pasar yang dikelola instansinya tidak memiliki dokumen kerja sama.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026), Rickoh menyatakan sejumlah pasar, termasuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon, dan pasar-pasar di wilayah Wasile, telah memiliki perjanjian sewa atau kontrak resmi.
“Untuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon di Kecamatan Maba, dan pasar di Wasile sudah ada kerja sama atau perjanjian sewa resmi semuanya,” ujar Rickoh.
Ia juga mengklaim pengelolaan kerja sama pasar di Halmahera Timur telah berjalan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Bukan hanya pasar di Kota Maba, tapi semua sudah memiliki izin perjanjian kerja sama terkait dengan pasar di wilayah Halmahera Timur, dan juga peningkatan PAD mencapai 70-80 persen. Jadi untuk tahun 2026 ini melampaui target,” pungkasnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut berbeda dengan hasil pemeriksaan BPK yang mencatat ratusan pedagang belum memiliki dokumen perjanjian sewa. Perbedaan ini menjadi penting untuk diklarifikasi melalui dokumen kontrak dan data penerimaan daerah.(Red)