Mengurai Konflik di Kabupaten Maybrat (Aktor dan Pendekatan Penyelesaiannya)

Foto : Ferdinando Solossa. SE

Oleh : Ferdinando Solossa SE

(Ketua DPRD Kabupaten Maybrat 2019-2024)

Sepanjang 2021 berjalan, sejumlah konflik kembali meletup di Papua. Terakhir, pecah konflik yang menyasar markas Posramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maybrat, Papua Barat. Konflik Papua merupakan konflik vertikal dan berlangsung lebih dari 50 tahun.

Mengapa ‘Bumi Cenderawasih’ tidak henti bergolak?

Jika berkaca pada studi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), situasi yang terjadi berkepanjangan di Papua dan Papua Barat disebabkan empat akar permasalahan, yakni sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, operasi militer yang menyebabkan pelanggaran HAM, stigmatisasi yang memarginalkan, dan kegagalan pembangunan Papua.

Sejarah munculnya gerakan Papua merdeka itu memang dari Manokwari dan kemudian menyebar ke seluruh Papua. Selanjutnya berpusat di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua. Belakangan ini bergeser ke kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat .

Saya melihat ini sebagai siyal dari OPM/TPNPB bahwa gerakan mereka sudah meluas dan membesar. Sebagaimana pernyataan Sebby Sambong (jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPNPB) bahwa mereka bertanggung jawab, itu juga bisa saja untuk mengambil momentum, untuk menaikkan privilese mereka, gerakannya sudah seluas itu.

Penyerangan OPM/TPNPB terhadap markas Posramil Kisor, distrik Aifat Selatan, Maybrat. Tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa. Kita membutuhkan pendekatan yang integratif, dan holistik. semua itu dibutuhkan peranan dari pelbagai aktor dilevel pusat maupun daerah sebagai jembatan komunkasi dan mediator atas konflik yang terjadi di kabupaten Maybrat.

Analisi Stakeholder/Pemangku Kepentingan

Peran aktor tersebut dapat dianalisi dengan pendekatan stakeholder analysis (analisis pemangku kepentingan). Lantas apa dan siapa stakeholder itu? Jika dirumuskan secara umum, analisis stakeholder meliputi; (1), Pihak yang berkepentingan. (2), Individu/kelompok dalam masyarakat. (3), Mempengaruhi/dipengaruhi terkait dengan masalah (sosial, ekonomi maupun politik). (4), Stakeholder bisa berpengaruh secara individu atau kolektif, secara langsung atau tidak langsung, secara formal maupun informal.

Mengapa penting analisis stakeholder atau meping pemangku kepentingan terhadap upaya mengatasi konflik di kabupaten Maybrat?

Karena dalam kehidupan sosial, pola relasi antar pihak tidak selalu setara, namun ada kekuatan, kekuasaan, dominasi dan status sosial yang bisa berpengaruh di antara mereka.  Dengan mengenali stakeholder maka bisa memprediksi faktor-faktor berpengaruh terhadap masalah/program tercapainya kehiduapan yang damai di Maybrat menjadi lebih baik atau buruk.  

Analisis Stakeholder berarti meneliti kekuatan (influence), kepentingan (interest) dan pengaruhnya terhadap proses meredam konflik di Kabuapaten Maybarat, Provinsi Papua Barat.

Peranan Pemangku Kepentingan

Sejak tahun 1960, Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia. Tuntutan rakyat Papua ini termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik yang terjadi di Papua. Untuk mengatasi tuntutan dimaksud, maka proses negosiasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan melibatkan banyak aktor yang terkait dengan konflik di Papua.

Aktor-aktor tersebut diantaranya dari pihak pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) maupun anggota TNI/Polri yang bertugas menjaga perdamaian di Papua. Selain itu, negosiasi juga harus melibatkan Kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), kepala suku/tokoh agama, maupun masyarakat sipil di Papua.

Keterlibatan banyak pihak dalam proses negosiasi ini disebabkan aktor-aktor tersebut memiliki posisi dan peran yang sangat penting terkait konflik di Papua. Posisi dan peran masing-masing aktor dalam konflik Papua, terutama di kabupaten Maybrat.

Sekenario Menyelesaikan Konflik di Maybrat

Keterlibatan berbagai aktor di atas, terutama Kepala Daerah (Gubernur) dan Bupati Kabupaten Maybrat sebagai aktor kunci nantinya menjadi fungsi sebagai agregator dari berbagai pendekatan, sekaligus mengatur keterlibatan pemangku kepentingan di atas. Sekenario atau pendekatan yang perlu disenergikan kedepan adalah pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang.

Pendekatan Keamanan

Dalam analisi stakeholders di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah dan pihak keamanan (TNI dan POLRI) memiliki kekuatan (influence) dan kepentingan (interest) yang tinggi. Keduanya harus saling kolaborasi dan terlibat secara aktif untuk mendorong perdamaian di tanah Maybrat. Tentu pendekatan keamanan yang diambil adalah pendekatan persuasif, humanis dan mengutamakan dialog untuk mencapai solusi bersama. Pendekatan keamanan yang sifatnya destruktif, seperti operasi militer tentu tidak kita harapkan. Karna justru menimbulkan “luka” baru bagi masyarakat Papua.

Pendekatan Politik

Apabila ingin benar-benar menyelesaikan konflik maka kebijakan yang diambil tentu harus mampu setidaknya: 1) mengidentifikasi dan mendefinisikan sumber konflik dengan benar; 2) memberikan alternatif solusi terbaik yang dapat diimplementasikan sehingga dapat menyelesaikan sumber konflik. Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi orang asli Papua. Pendekatan baru yang menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Maybrat.

Selain itu, pendekatan aktor juga sangat penting. Pemimpin politik dalam rumusan pemangku kepentingan di atas (anggota DPRD, ketua partai politik, hingga pemimpin taradisional (pemangku adat) memiliki pengaruh (influence) yang tinggi, namun kepentingannya (interset) rendah terhadap program mengatasi konflik di kabupaten Maybrat. Oleh karena itu, mereka perlu diajak dan diarahkan untuk masuk ambil peranan dalam penyelesain konflik.

Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Pendekatan Jangka Panjang

Pendekatan kesejahteraan adalah tugas pokok pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pendekatan kesejahteraan atau Prosperity approach, harus menjadi prioritas pemerintah. Pendekatan kesejahteraan sudah menjadi komitmen pemerintah pusat. Pemda harus menyambutnya dengan konsep yang terintegrasi dan komprehensif.

Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS 2021) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meski IPM naik dari tahun ke tahun. Namun IPM kabupaten Maybrat masih berda dibawah rata-rata nasional. Juga dibwah rata-rata kabupaten/kota se provinsi Papua Barat. Jika diurutkan rata-rata IPM per kabupaten/Kota di Provinsi papua Barat, maka Kabupaten Maybrat berada diurutan ke 11 dari 13 Kabupaten. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Maybrat baru mencapai angka 59,52 %.  

IPM Kabupaten Maybrat yang dibawah nasional dan di bawah rata-rata kabupaten/Kota di provinsi Papua Barat. Dapat diukur dari Rata-rata lama sekolah, yang menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah di kabupaten Maybrat adalah 6,85 tahun, dan Harapan lama sekolah 13,21 tahun. Angka ini termasuk riskan. Karna kualitas sumber daya manusia menjamin maju dan mundurnya sebuah daerah atau negara. Begitu juga dengan angka kemiskinan, Provinsi Papua dan Papua Barat masih memegang “juru kunci” sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tercatat dalam data BPS 2021, ada sekira 12. 800 penduduk di Kabupaten Maybrat yang tergolong miskin.

Oleh karena itu, kepala daerah atau calon kepala daerah kedepan, termasuk instrument politik di parlemen (DPRD) menjadi sangat penting dan strategis. Karena keputusan mereka, baik kebijakan maupun regulasi harus mencerminkan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan komitmen mewujudkan kesejahteraan rakyat Maybrat, maka rakyat akan merasakan wujud dari kehadiran negara yang sesungguhnya untuk kepentingan mereka.