TIMURPOST.com, JAKARTA—Pernyataan menkopolhukam Makfud Md menggelaim 80% persen rakyat Papua mendukung pemekaran DOB di Papua benar-benar telah menyakiti dan melukai hati rakyat Papua yang selama ini telah melakukan aksi demo damai penolakan pemakaran Provinsi DOB di Papua. (26/04)
Makfud Md telah menipu publik Indonesia maupun masyarakat internasional dengan Pernyataan penuh dengan rekayasa dan manupulasi tidak sesuai dengan realitas obyektif di Papua.
Rakyat Papua selama dua bulan terus melakukan aksi-aksi protes secara masif dilakukan di Papua sejak bulan maret sampai dengan bulan april 2022.Aksi demo penolakan cabut otonomi khusus jilid II dan pemekaran DOB terakhir dilakukan di wilayah sairei di biak dan wilayah kepala burung di sorong 25 April 2022.
Jubir Nasional KNPB Pusat, Ones Suhuniap menyampaikan Selama 2 bulan terakhir aksi demo damai rakyat Papua diberhadpkan dengan moncong senjata, koban sipil ditembak oleh kepolisian di Yahukimo dua meninggal dunia 10 terluka negara tidak bertanggung jawab. Bukan hanya penembakan ada penangkapan, penyiksaan pembubaran paksa dengan refresif militer di berbagai kota di Papua. “Ungkap Ones
Sikap pemerintah Indonesia disampaikan menkopolhukam Makfud Md ini pernyataan provokatif memperkeru situasi di Papua berdampak konfilik horizontal. Kami curiga pernyataan mahkmud md ini bagian dari politik aduh domba Jakarta terhadap orang Papua.
Ones Suhuniap Juga mengatakan, Pola yang dimainkan Jakarta ini tidak jauh beda dengan politik aduh domba yang di praktekan oleh Belanda terhadap orang Indonesia, politik iindentitas orang keturunan China dan orang asli Indonesia. Hal ini juga tidak jauh beda kolonial Belgia terhadap orang Irwanda di Afrika Selatan sehingga konfilik horizontal sesama orang Irwanda orang pesisir pantai dan orang gunung pecah di sana.
Baca juga :
- Anggota DPD RI Sultan Tidore Husain Sjah; Pemuda Harus Menjadi Lokomotif Pembangunan Dan Agen Perubahan
- Pokdarkamtibmas Bhayangkara Malut, Gelar Buka Puasa Bersama dengan Sultan Ternate di Keraton Kesultanan
- Bukber dan Penyerahan Sentuhan Bagi Pengurus DKM Al-TaQwa Polres SBT
Hal yang sama Indonesia praktekan di West Papua saat ini, terutama melalui Pemaksaan otonomi khusus jilid II dan pemekaran DOB 95% orang Papua menolak namun Jakarta memaksakan pemakaran DOB dan Otonomi khusus.
Segelintir orang Papua yang makan minum di Jakarta Yoris Raweyai, Yan P Mandenas, kemudian Bupati se lapago, Bupati se Meepago dan 4 Bupati wilayah Anim Ha berdasarkan Sk Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dipakai atas nama rakyat Papua memaksakan pemakaran DOB. “Beber Ones
Sesungguhnya Pemaksaan otonomi khusus jilid II dan pemekaran DOB ini 95% orang Papua menolak sedang 5%Boneka Jakarta dipakai sebagai tameng. Ini artinya pemerintah Indonesia masih melihat orang Papua sebagai manusia bodoh prmitif dan terbelakang sehingga semua keputusan harus datang dari Jakarta tanpa melibatkan orang Papua minta pendapatnya.
Juru Bicara KNPB Pusat itu mengatakan, secara tidak langsung pemerintah Indonesia memperktekan rasisme secara verbal terhadap orang Papua sama halnya dengan sejarah aneksasi pada tahun 1961. Perjanjian New York agreement 15 agustus 1962, perjanjian roma 30 september 1962, Aneksasi Bangsa Papua 1 Mei 1963, perjanjian kontrak kerja PT Freeport 7 april 1967 dan PEPERA1969 tanpa melibatkan orang Papua penuh dengan rekayasa dan manupulasi Indonesia dan Amerika Serikat untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam terutama PT Freeport Indonesia.
Hal yang sama sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Pemaksaan otonomi khusus jilid II dan pemekaran DOB tanpa melibatkan orang Papua sebagai subjek pemilik tanah Papua.
Makfud Md menyatakan 80% rakyat Papua menyetujui pemekaran provinsi adalah rekayasa dan manupulasi, Makfud Md melakukan pembohongan publik. Hal ini tidak jauh beda degan rekayasa pelaksanaan pepera 1969 dimenagkan oleh militer indonesia dilakukan secara demokratis .
Pepera 1969 dilakukan tidak sesui degan kesepakatan 15 agustus 1962 satu orang satu suara degan alasan orang papua masih primitif bodoh terbelakang sehingga militer indonesia memilih dan memaksahkan 1025 dipaksa untuk memilih untuk bergabung dengan indonesia dengan todogan moncong senjata. Hal yang sama Mahkfud Md sedang menipu publik dengan menggelaim 80% persen orang Papua mendukung pemekaran provinis adalah benar benar pembohongan publik dan rekajasa.
Juru bicara KNPB, kapan dimana pemerintah Indonesia membuka ruang rakyat Papua menyampaikan dukungan terhadap pemakaran Provinsi? Kapan MRP dan MRPB membuka ruang bagi rakyat papua memberikan pendapatnya untuk menyetujui pemakaran Provinsi atau menolak ? malahan yang terjadi selama ini rakayat Papua secara terbuka ingin menyampaikan pendapat melalui demontrasi damai ada yang ditembak, ditangkap dan disiksa. “Tegas Ones
Dengan demikian kami Komite Nasional Papua Barat KNPB menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
- Supaya membuktikan apkah rakayat Papua mendukung pemakaran provinsi baru atau menolak, MRP, MRPB, DPRP dan DPRPB segera buka ruang atau memfasilitasi rakyat Papua menyampaikan pendapat secara terbuka. Bila perlu Gubernur Papua dan Gubernur Papua barat bersama DPR segera buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua.
- Bila perlu mengadakan referndum pemugutan suara Referendum tentang Otonomi khusus jilid II dan DOB untuk membuktikkan peryataan menkopolhukam Mahkfud Md perapa suara rakyat medukung dan berapa yang menolak
- MRP buang buang buang energi gugatan di MK karena pengesahan undang undang nomor 2 tahun 2021 undang undang nomor 2 tahun 2001 jelas bahwa pelaksanaan pemerintahan di provinsi Papua ini kembali ke undang undang nomor 32 tahun 2014.jadi undang undang nomor 2 tahun 2021 hanya kamfulase Jakarta karena kewenangan Pemerintah provinsi dan MRP Sudah tidak ada.
- Kepada elit politik borjuis boneka Jakarta Yan P Mandenas, Yris Raweyai Bupati se Meepago, Bupati Se Lapago, Bupati Papua Selatan Ha Anim berhenti rekayasa mengatasnamakan rakyat Papua sebagai objek kepentingan kekuasaan
- Untuk membuktikkan peryataan menkopolhukam rakyat Papua akan menyampaikan pendapat secara terbuka oleh sebab itu kepolda Papua Matius Pakhiri dan kapolres se Papua . Kapolda Papua Barat dan kapolres se Papua Barat segera buka ruang untuk rakayat Papua menyamapaikan pendapat di muka umum apakah benar pernyataan menkopolhukam Makfud Md
- Rakayat Papua Sorong sampai Merauke siapkan diri dan moblisasi umum kita akan mendatangi setiap Kantor DPR untuk menanyakan sekalikus menyamapaikan sikap rakyat Papua secara damai dan mermarbat
Rakayat Papua 95% menolak pemakaraan provinsi , bentuk penolakan aksi secara masif terus dilakukan walau pun berhadapan dengan moncong senjata dan penagkapn serta pembungkaman ruang demokrasi terus dilakukan aparat kepolisian. “Tutup Ones
#tp/red
