Foto : Puluhan Mahasiswa Haltim & Halteng saat Gelar Demonstrasi Di Kantor Perwakilan PT. IWIP
TIMURPOST.com, TERNATE — Mahasiswa HIPMI Halteng Dan SeOPMI Haltim mendatangi kantor PT.IWIP dan PT. WBN, dalam hal mempertanyakan program beasiswa yang menjadi tanggung jawab sosial oleh perusahan tambang terbesar di Wilaya Halteng dan Haltim, yakni PT. IWIP dan PT. WBN di provinsi Maluku Utara, Rabu siang tadi (27/10/2021).
Ratusan pendemo yang tergabung dalam dua lembaga organisasi kemahasiswaan yakni Hipmi-Halteng dan SeOPMI Haltim dalam hal mempertanyakan program beasiswa tersebut. Program ini yang nantinya akan berkonstribusi terhadap sustanable Development Goal No 4 (Pendidikan berkualitas).
“Akan tetapi kenyataanya sangat miris dirasakan oleh mahasiswa Halteng dan Haltim yang berproses di beberapa kampus di provinsi Maluku Utara (Malut). Bahwa program beasiswa tersebut tidak transparan dan tidak secara merata di dua wilaya kabupaten, sebab pihak perusahan maupun manajemen PT.IWIP terkesan membuat gaduh dan konflik ditengah masyarakat Fagogoru yang berada di ring satu prioritas dan ring dua wilaya kabupaten, dan daerah ini secara keseluruhan di kecamatan dan di desa-desa di Halteng – Haltim. Bahwa program beasiswa yang di keluarkan oleh pihak PT.IWIP tidak transparan sama sekali oleh pihak perusahan terkait dengan anggaran pendidikan pertahun untuk beasiswa pendidikan,” Jelasnya Munawarsya Musa Ketua Hipmi-Halteng.
Dilihat dari informasi resmi yang dibagikan oleh PT. IWIP tanggal 21 kemarin, lanjut kata Ketua Hipmi-Halteng, “Program beasiswa IWIP hanya di peruntukkan 3 kecamatan yang berada di halteng, yakni kec. Weda, kec. Weda tengah. Dan kec. Weda Utara dan juga 17 desa dan dua Kecamatan di Halmahera timur yakni kec. kota maba dan kec. wasile selatan, 15 desa ini total semua dan 32 desa Haltim Halteng. Jika ada 5 yang mendaftarkan diri di satu desa maka hanya akan ada 1 orang perwakilan per desa yang diverifikasi untuk lolos mendapatkan beasiswa, ini yang kami tidak sepakat dengan kebijakan ini. Dan yang kami sesali oleh pihak manajemen terkait dengan kebijakan persyaratan nilai mata kulia yang bersangkutan harus menimal IPK 3.00,” Kesalnya Munawarsya.
Maka kami menolak program beasiswa yang tidak pro terhadap masyarakat. Dan perusahan tidak menghargai masyarakat, mahasiswa dan Pemerintah desa di lingkar tambang sama sekali. Karena pihak perusahan tidak secara terbuka melakukan sosialisasi dengan pemerintah dan mahasiswa Halteng dan Haltim dari kedua lembaga untuk komitmen membangun daerah dan negara demih mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu kami merasa tersinggung dengan kebijakan perusahan PT. IWIP dan PT. WBN, Tutupnya.
#tp/fhata
