Kelayakan Perencanaan Pusat Kawasaan Terintegrasi Di Ibu Kota Sofifi

Opini278 Dilihat

Oleh: Muhammad Zais M. Samiun Dan Nurdin I. Muhammad

Penulis Adalah Peneliti Pusat Studi P3E dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Ternate

Perencanaan merupakan suatu sajian atau gambaran keadaan masa mendatang mengenai wilayah secara sefisien dan berkelanjutan. Perencanaan memuat tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah dilandasi dukungan aspek kelembagaan dan peraturan pendukungnya, serta memuat uraian mengenai langkah-langkah strategis, manajemen aksi, pembiayaan, dan penetapan wilayah (zoning). Perencanaan ini dimuat dalam dokumen kebijakan, yang menjadi acuan untuk merumuskan rencana pengelolaan (management plan) dan kebutuhan teknis (Nugroho dan Dahuri, 2012).

Terdapat tiga pilar penting perencanaan pembangunan wilayah menurut Hoover dan Giarratani (1985) yaitu 1). Natural – resources advantages atau keunggulan sumber alam, bahwa setiap wilayah memiliki kekhasan substansial atas kepemilikian sumberdaya tertentu yang berbeda antar satu dengan lainnya yang menciptakan keunggulan komparatif, sehingga bisa menimbulkan hambatan atau ketidaksempurnaan dalam menggerakkan sumberdaya antarwilayah atau disebut imperfect factor mobility; 2). Economies of concentration atau pemusatan aktifitas ekonomi, bahwa terdapat fakta terjadinya pemusatan aktifitas ekonomi pada pusat-pusat tertentu untuk mendapatkan penghematan atau keuntungan dari adanya proses aglomerasi tersebut, yang pada gilirannya menimbulkan suatu kondisi ketidakmerataan yang disebut imperfect divisibility; dan 3). Cost of transport and communication, bahwa kondisi geografis wilayah yang tercermin pada variabel lokasi dan jarak dari setiap aktivitas akan menimbulkan konsekuensi terhadap besaran biaya transportasi maupun komunikasi, dimana kondisi ini kemudian menimbulkan ketidaksempurnaan atau hambatan dalam pergerakan barang dan jasa antar wilayah atau imperfect mobility of goods and services.

Salah satu pendekatan pembangunan dalam perencanaan pengembangan wilayah yaitu pembangunan kawasan terintegrasi. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan diartikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai fungsi atau aspek fungsional tertentu menurut Adisasmita (2005:127). Dengan menerapkan pendekatan pembangunan kawasan diharapkan pembangunan dapat lebih interaktif dan responsif secara fungsional sehingga manfaat pembangunan dapat lebih terealisasikan dan keterbatasan dapat teratasi. Argumen mengenai pendekatan terintegrasi atau terpadu dalam lingkup spasial dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan (Rondinelli, 1985:1-2). Menurut UU No 26 Tahun 2007, terintegrasi merupakan konsep penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Demikian halnya dengan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara, pola dan struktur pemanfaatan sumberdaya dalam dimensi spasial tentunya memerlukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan. Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara ditetapkan bersamaan dengan pembentukan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999. Sofifi merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Halmahera Tengah, yang melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 telah menjadi wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Sofifi merupakan kawasan prioritas dalam pengembangan wilayah baik dalam lingkup perencanaan Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara maupun dalam skala perencanaan Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian wilayah administrasi saat ini sebagaimana termaktub dalam Perda No. 25 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tidore Kepulauan. Kawasan prioritas merupakan kawasan fungsional yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu direncanakan. Dalam sistem perkotaan Provinsi Maluku Utara menurut Perda No. 2 Tahun 2013, Sofifi merupakan bagian dari wilayah pengembangan I (WP I) sebagaimana terinci pada pasa 15 ayat 3. Sebagai bagian dari Ibukota Provinsi Maluku Utara, Sofifi merupakan Kawasan Strategis Provinsi yang berarti bahwa Sofifi termasuk : a). Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi; b). Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya; c). Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau d). Kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Beberapa waktu sebelumnya pada tahun 2021, melalui kerjasama antara Pusat Studi P3E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair dengan Disperindag Provinsi Maluku Utara, telah dilakukan studi kelayakan pembangunan kawasan terintegrasi di Sofifi. Sesuai dengan dokumen RTRW Provinsi Maluku Utara, RTRW Kota Tidore kepulauan dan RTRW Ibukota Provinsi, Sofifi merupakan Ibukota Provinsi Maluku Utara yang termasuk dalam perencanaan kawasan prioritas dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, pemukiman, pertumbuhan ekonomi, maupun penciptaan konektivitas antar wilayah di Trans Halmahera dan daerah sekitarnya. Sebagai wilayah perencanaan, Sofifi merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan I (WP I). Khusus untuk pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Sofifi, pusat kegiatannya dikembangkan di BWK II dan BWK IV (Bagian Wilayah Kota). BWK – II, dengan fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub regional / kota. Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan pada BWK – II adalah pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, jasa perkantoran, jasa perhotelan, jasa profesional, jasa hiburan, bangunan multifungsi, rumah toko, bangunan umum, ruang terbuka hijau / taman kota. BWK – IV, dengan fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal. Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan adalah pusat perbelanjaan, pertokoan, jasa perkantoran, rumah toko, bangunan umum, rumah sakit. Selain dari sisi keruangan, keterciptaan sarana dan prasarana transportasi yang terus dikembangkan baik darat, laut dan udara memberikan signal positif bagi kesiapan pengembangan Sofifi sebagai kawasan pusat perdagangan terintegrasi. Aspek kelayakan keterjangkauan pelayanan penduduk menunjukkan bahwa: 1). Pada pusat kegiatan, jumlah penduduk yang dapat terlayani sebanyak 18.774 jiwa yang melingkupi keseluruhan penduduk Sofifi (Oba Utara). Kemudian di kawasan hinterland atau kawasan sekitar yang berbatasan langsung dengan Sofifi melingkupi Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Tengah, dapat terlayani jumlah penduduk sebanyak 316.321 jiwa. Dengan demikian, total jumlah penduduk yang dapat terlayani dengan adanya pembangunan kawasan pusat terintegrasi di Sofifi sebanyak 335.095 Jiwa, dengan asumsi bahwa keseluruhan penduduk pada Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Tengah mengakses pusat kawasan. Asumsi lainnya, jika diperkirakan hanya 50 % dari jumlah penduduk ketiga kabupaten tersebut yang mengakses pusat kawasan, maka total keseluruhan kemampuan pelayanan kawasan adalah sebanyak 192.184 jiwa; 2). Secara hierarki, pada Asumsi I, kawasan pusat terintegrasi di Sofifi masuk dalam Hierarki I yakni sebagai Pusat Kawasan Terintegrasi Skala Regional dikarena kemampuan melayani penduduk lebih dari 300.000 jiwa. Selanjutnya jika didasarkan pada Asumsi II, maka kawasan pusat terintegrasi di Sofifi masuk dalam Hierarki II yakni sebagai Pusat Kawasan Terintegrasi Skala Sub Regional dikarenakan mampu melayani 100.000-300.000 jiwa; 3). Mendasari pada Asumsi I sebagai kawasan pada Hierarki Pusat Regional dan Asumsi II sebagai kawasan pada Hierarki Pusat Sub Regional, dapat disimpulkan bahwa pada aspek kemampuan pelayanan jumlah penduduk baik pada pusat kegiatan kawasan maupun terhadap jumlah penduduk pada wilayah sekitar kawasan (hinterland), pembangunan kawasan pusat terintegrasi di Sofifi sangat layak dilaksanakan. Kawasan pusat p ini diharapkan mampu meningkatkan pergerakan perekonomian pada wilayah-wilayah terlayani baik pada sisi permintaan maupun penawaran.

Aspek feasibility sarana perdagangan menunjukkan bahwa meskipun masih terbatas dalam jenis dan jumlah fasilitas ekonomi khususnya pada sarana dan prasarana perdagangan, Sofifi masih memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Dari 8 fasilitas sarana dan prasarana perdagangan yang terindetifikasi, sekitar 87,5 % fasilitas tersebut telah tersedia di Sofifi dengan jumlah unit fasilitas sebanyak 544. Selanjutnya dari sisi jumlah unit dan tipe sarana perdagangan, sarana perdagangan berupa toko/ warung/ kelontong menempati peringkat pertama, diikuti warung/ kedai makan, dan restoran/ rumah makan. Tingkat aktifitas perekonomian yang tinggi di Sofifi dan ketersediaan fasilitasnya akan semakin berkembang apabila kawasan pusat perdagangan terintegrasi diarahkan untuk dibangun di wilayah Sofifi.

Aspek feasibility daya tarik kawasan menunjukkan bahwa terdapat 13 wilayah dalam lingkup Kecamatan Oba Utara yang saat ini sebagai representasi Kota Sofifi. Jumlah penduduk terbesar pada 13 wilayah tersebut terdapat pada 5 wilayah yaitu wilayah Galala sebanyak 3.106 jiwa, Guraping sebanyak 2.984 jiwa, Sofifi sebanyak 2.424 jiwa, Bukit Durian sebanyak 1.985 jiwa, dan Barbar sebanyak 1.514 jiwa. Sesuai dengan hasil analisis gravitasi, teridentifikasi bahwa jumlah perjalanan (trip) terbanyak adalah trip (Tij) dari dan ke wilayah Galala yaitu sebanyak 22.183 trip atau sebesar 20,96 %. Kemudian diikuti oleh trip dari dan ke Sofifi sebanyak 17.424 trip atau sebesar 16,46%, trip dari dan ke Guraping sebanyak 16.214 trip atau sebesar 15,32 %, dan trip dari dan ke Balbar sebanyak 10.786 trip atau sebesar 10,19 %. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ke-4 wilayah tersebut yaitu Galala, Sofifi, Guraping, dan Balbar merupakan wilayah yang memiliki daya tarik kawasan lebih besar dibandingkan wilayah lainnya di Oba Utara (Kota Sofifi), sehingga tingkat perjalanan (trip) dari dan ke wilayah tersebut jauh lebih tinggi intensitasnya. Atas dasar itu, ke-4 wilayah tersebut bisa menjadi alternatif titik pengembangan kawasan pusat terintegrasi di Sofifi.

Mengingat peranannya yang strategis baik dari sisi administrasi pemerintahan maupun geografis wilayah yang menjadi titik penghubung antar wilayah di dalam maupun sekitarannya di Provinsi Maluku Utara, Sofifi kemudian ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Prioritas dan Kawasan Strategis Provinsi. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan kawasan pusat terintegrasi di Sofifi merupakan suatu pilihan tepat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sofifi akan menjadi salah satu titik awal pertumbuhan ekonomi daerah maupun sebagai salah satu titik sumber pemerataan wilayah di kawasan Pulau Halmahera.

Untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan Kota Sofifi sebagai kawasan pusat terintegrasi, maka diperlukan penguatan koordinasi dan sinergitas lintas wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan baik dalam bentuk kesamaan visi dan misi dokumen perencanaan maupun pelaksanaan pengembangan kawasan sehingga arahan pembangunannya dapat terukur. Diperlukan pula inisiasi kerjasama antar Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kawasan hinterland dari adanya kawasan pusat terintegrasi di Sofifi. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan kawasan dengan potensi pengembangan skala dan pelayanan yang lebih besar sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa regional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *