TIMURPOST.com, JAKARTA — Beberapa hari ini begitu mencuat dan masifnya para tokoh-tokoh bangsa baik politisi, praktisi, ekonom berbincang tentang nama Ibukota negara yang dikeluarkan oleh Menteri perencanaan pembangunan nasional/Ketua (Bappenas) Suharso monoarfa dalam rapat panitia kuhusus rancangan undang-undang Ibukota negara (RUU IKN).
Bakornas LEMI PB HMI mengomentari hal ini, melalui bidang kajian strategis Ibrahim Yakub, mengatakan Bapenas dan Presiden dalam rapat Pansus tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat kelas menengah kebawa.
“Sangatlah tidak substansi sebagai representasi sebuah masalah yang urgensi oleh karena tidak ada kepentingan masyarakat kelas menengah kebawah yang menjadi tititk fokus dari Bappenas dan juga presiden, harusnya yang dibahas adalah ada berapa banyak infrastruktur di Indonesia yang masih tertunda dan bahkan ada yang belum efektif dijalankan lalu apa solusi yang di jabarkan,” ungkapnya.(21/1/2022)
“Semisalnya pembangunan infrastruktur yang mubazir alias dibangun tapi sepi pengunjung misalnya Bandara Kertajati dibangun pada 2014 dan diresmikan Jokowi pada 24 Mei 2018. Pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut menelan biaya sebesar Rp4,9 triliun dengan lintasan pacu 2.500 meter. Kemudian LRT palembang sumatera selatan Proyek ini memakan biaya hingga Rp 12,5 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sejauh ini penumpang hanya 10%”, jelas aktivis asal Maluku Utara ini.
Katanya lagi, selanjutnya Utang Luar Negeri (ULN) yang terus meningkat dimana tercatat tumbuh sebesar 3, 7 persen atau 423,1 miliar dolar (AS) setara Rp.6.008 triliun. Walaupun ini long time utangnya namun kalau tidak serius maka dipastikan akan meningkat. Disisi domestik masalah domestik lain yang harganya mulai naik sehingga tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat sebagian khususnya memiliki pendapatan perkapita yang rendah salah satunya Minyak goreng Indonesia yang tembus Rp.20.000 Per/kg dibandingkan Malaysia Rp.8.500 per/Kg. (Kompas),” bebernya.
LEMI PB HMI juga mengingatkan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk lebih serius lagi menangani masalah sosial ekonomi masyarakat indonesia bukan debat Ibukota yang berujung pada kepentingan investor asing.
“Itu menandakan bahwa masih ada masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat indonesia yang harus diselesaikan secara serius oleh pemerintah pusat di level nasional. Bukan berdebat nomeklatur ibukota negara yang ujung-ujungnya adalah kepentingan investor asing bukan rakyat indonesia,” tandasnya.
#tp/Red
