Presiden Jokowi Resmi Naiknya Harga BBM, M. Risal Abusama; Kebijakan Presiden Pemanfaatan Mafia-Mafia BBM

TIMURPOST.com, SORONG – Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar. Dia juga mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Pada Sabtu, (03/09).

Dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan naiknya harga BBM, suda tentu akan menusuk jiwa dan fikiran seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan pemuda yang benar-benar memperhatikan masalah tersebut.

Ketua DPC PERMAHI Kota Sorong, M Risal Abusama Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Presiden Republik Indonesia sungguh merupakan sesuatu yang sulit, bila itu kita tafsirkan hanya dengan Pendekatan ekonomi Nasional.

“Pandangan Negara, atas kebijakan menaikkan harga BBM merupakan sebuah langkah strategis dalam pemulihan ekonomi Nasional, Namun jika kita lihat dari sudut pandang kebangsaan tentunya kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada setiap sendi-sendi kehidupan Manusia,” Kata Rasal, dalam lirisanya yang terima oleh Cru Posttimur.com Minggu,(04/09/2022).

Baca juga:

Lanjut M Risal, kenaikan harga BBM merupakan masalah yang kemudian menjadi diskursus yang sangat penting serta akan berdampak kepada variabel yang meluas. Seperti kenaikan harga sembako, kenaikan tarif harga angkot yang ada di setiap jiku-jiku kota di indonesia. Yang pasti masalah BBM haruslah menjadi masalah kita bersama karena mengingat kebijakan yang di ambil oleh negara hari ini adalah kebijakan yang bisa berdampak kepada hal perekonomian negara.

“Memang benar bahwa, kenaikan harga BBM sedari awal presiden selaku pemangku kebijakan publik yang paling tertinggi haruslah melibatkan seluruh elemen masyarakat entah dari kalangan elektoral maupun masyarakat akar rumput. Khususnya, pemuda dan juga wakil rakyat (DPRD) kita yang ada disetiap daerah sampai pusat. Karena mengiingat bahwa presiden itu di pilih oleh kita bukan diangkat oleh kelompok-kelompok elektoral maupun oligarki,” Bebernya.

Kata M Risal, jika hari ini Presiden Jokowi beralasan, kenaikan ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar 502,4 triliun minimal negara harus mampu menjelaskan bahwa adanya pembengkakan APBN sebesar ini terjadi karena apa. Dia pun duga, jangan sampai adanya pembengkakan APBN ini di latar belakangi oleh faktor yang lain sehingga rakyat indonesia yang jadi korban.

“Seharusnya selaku pemangku kebijakan tertinggi di negara ini mengambil keputusan harus sesuai dengan asas keadilan bukan karena asas pemanfaatan. Yang nantinya menjadi korban adalah rakyat, anehnya DPR-RI fraksi PKS dan juga Demokrat melakukan penolakan terhadap ini. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak ada pembahasan secara mendalam,” Ungkap M Risal.

Aktivis kota sorong itu juga kesal terhadap persoalan mafia-mafia BBM ini semakin menggerogoti tubuh BUMN, pertamina, serta kurang adanya kinerja dari pada BPH MIGAS. Tentu dalam hal ini, kita sebagai pemuda haruslah bersikap. Karena ini, adalah bentuk daripada kemaslahatan umat dan bangsa.

“Pada tanggal 03 september DPC. PERMAHI kota Sorong telah melakukan tahapan akademis yakni dialog dengan tema urgensi kenaikan harga BBM dan upaya meminimalisir kenaikan harga BBM di kota sorong. Yang dihadiri oleh pemateri-pemateri yang handal, dan dari hasil kesimpulan tersebut. Ialah rakyat butuh mahasiswa dan pemuda dalam menyikapi persoalan kenaikan BBM ini,” Tuturnya.

“Tentu saya selaku ketua cabang akan mengambil sikap sesuai dengan aturan main rumah tangga kita di permahi ini dan saya pastikan hal ini harus di sikapi oleh seluruh elemen masyarakat kerena masalah kenaikan bbm ini akan berdampak kepada ranah-ranah sosial yang lainya. Olehnya itu, saya ingin mengajak kepada seluruh pimpinan okp/i yang ada di kota sorong agar dapat menepis kebijakan ini karena sesungguhnya, pendidikan terbaik yang harus di berikan oleh penguasa adalah melalui sarana perlawanan,” Sambung M Risal.

Khususnya permahi di seluruh indonesia, agar jangan hanya duduk diam oleh karena persoalan ini adalah persoalan ekonomi. Tapi kita harus melihat dampak dari kenaikan bbm ini. Yang bisa saja menjadi pemicu proses the rule off law bangsa ini.

“Sekali lagi selaku ketua DPC. PERMAHI Sorong akan menyikapi persoalan BBM ini khususnya mafia-mafia BBM yang ada di kota sorong. Jikalau hari ini negara menaikan harga BBM, pastinya negara harus menjamin bahwa ketersediaan BBM yang ada di Kota Sorong harus terealisasi dengan baik dan tidak ada warga Kota Sorong mendapatkan antrian di setiap SPBU Kota Sorong,” Harapnya.

Saya katakan sekali lagi, bahwa stegmen yang saya keluarkan ini adalah hasil kesimpulan dialog DPC PERMAHI Sorong yang kemudian akan kita kawal bersama-sama.

“Selebihnya terkhusus, untuk pemuda kota sorong agar mari kita bersama-sama menyikapi persoalan ini kerena mengingat ini adalah soal kemaslahatan orang banyak khususnya yang berada di kota sorong,” Tutup Ketua DPC PERMAHI Sorong, M Risal Abusama.

#tp/red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *