Harga Kopra Tidak Stabil, Pemerintah Daerah Diminta Ada Kebijakan Pro Petani

Berita21 Dilihat

TIMURPOST.com, KAO TELUK–Perputaran ekonomi Masyarakat Maluku Utara mengalami penurunan. Sumber pendapatan asli Masyarakat kini lebih dekat dengan kondisi negara yang devisit.

Pendapatn negara tergantung pada bagaimana hasil pengelolahan alam baik darat dan laut.

Sementara lewat penyampaian pidato presiden kemarin, ekonomi maluku utara main menjadi 20 % dari yang sebelumnya, dilihat dari pagaimana aktivitas pertambangan yang makin pesat banyak bercokol di daerah Halmahetra Maluku Utara.

Dengan pendapat perusahan yang begitu meningkat, sumbangsi pendapatan ke negara yang begitu besar juga tidak memberikan kelonggaran pada petani komuditi salah satunya petani kelapa dalam (Kopra).

Harga pasar mengalami naik turun, dengan harga Kopra yang turun drastis membuat petani kelapa dalam turut tidak lagi mengerjakan pekerjaan tersebut.

Lewat penyampain salah satu responden petani dengan kondisi harga pasar yang kecil ini tidak membuat kita bebas bergerak dengan pendapatan, karena harga tersebut pas-pasan dengan kebutuhan sehari-hari, tidak bisa di gunakan untuk keperluan lainnya. Bahkan sampai mengalami kekurangan.

“Mau tidak kerjakan, kita sebagai Masyarakat mau makan dan memenuhi kebutuhan lain denga apa, bahkan hasil jual kopra saja bisa jalan-jalan” alias pulang modal saja.

Kondisi seperti ini pemerintah tidak bisa menemukan solusi yang pasti buat petani kelapa, seperti halnya menghadirkan industri kelapa dalam di daerah untuk memudahkan petani dan menetapkan harga pasar industri yang cocok untuk memenuhi kebutuhan petani.

Harga kopra yang 6 per kilo gram (Kg) secukupnya kebutuhan makan minum sehari-hari, harusnya dengan kondisi seperti ini pemerintah merancang dan menetapkan sebuah regulasi yang di jadikan sebagai rujukan harga pasar di daerah.

Dengan kebijakan tersebut bisa memudahkan petani Maluku Utara Kec Kao Teluk bisa bebas dan bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Seperti halnya tamban responden,

“Kalau pemerintah membuat kebijakan dengan menghadirkan industry di daerah kita, bisa lebih mudah petani untuk menjual hasil kelapa dalam ke indutri tersebut dengan harga yang signifikan. karena biasanya pengusaha pembeli kopra menerapkan harga pasar yang naik turun”.

Begitu kondisi ekonomi petani kelapa dalam (Kopra) tersebut, sebagai Pemerintah Desa dan juga sebagai Ketua Forum Kades Kao Teluk Samsir Bailusy turun memantau proses pekerjaan petani di lapangan.

Inisiatif ini di lakukan untuk memastikan bagaimana proses pembuatan kopra dengan harga pasar yang naik turun bahkan berada pada harga yang tidak relefansi dengan proses pekerjaan di lapangan.

Ketua Forum Kades ketika di wawancarai, beliau akan berusaha berkordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk bisa menghadirkan sebuah kebijakan untuk bisa permuda pekerjaan dan lebih mudah jangkauan pasar.

Tambahan, Ketua FKD juga akan menerapkan kebijakan ke petani setempat lewat kerja sama yang erat antara pemerintah desa lainnya untuk bisa menciptakan lumbung pasar untuk petani di kecamatan, tidak hanya kelapa dalam juga komuditi lainnya.

“ insya Allah dengan koordinasi dengan Pemdes lain bisa terlaksana dengan agar Forum Kades bisa mnegalokasikan dana untuk usaha dan pembelian komoditi lainnya oleh petani”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *