Oleh: Efiyanti Haris
Ketika kita bicara tentang demokrasi, harapan yang muncul adalah sistem yang inklusif, adil, dan merepresentasikan kepentingan rakyat banyak. Namun realitasnya, demokrasi kita kian hari justru tampak seperti panggung yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elite ekonomi-politik: para oligark. Mereka bukan hanya berkuasa, tetapi juga merancang sistem agar kekuasaan itu tetap berada di tangan mereka.
Dalam setiap gelaran pemilu, kita menyaksikan wajah-wajah lama dan nama-nama besar yang itu-itu saja. Tidak sedikit dari mereka adalah pengusaha, pemilik modal, atau bagian dari dinasti politik yang telah lama bercokol di tampuk kekuasaan. Data menyebutkan bahwa sekitar 83% anggota parlemen berasal dari latar belakang pengusaha atau keluarga politisi. Maka, benarkah pemilu mencerminkan kehendak rakyat, atau justru menjadi mekanisme reproduksi kekuasaan elite?
Fenomena ini tak lepas dari apa yang dikemukakan Robert Michels dalam Iron Law of Oligarchy—bahwa dalam sistem yang katanya demokratis pun, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang. Demokrasi, yang mestinya menjadi alat pemberdayaan rakyat, justru dikooptasi oleh kekuatan uang dan jaringan kekuasaan.
Dominasi oligarki bukan hanya tampak di ranah politik, tapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, hubungan erat antara pengusaha dan penguasa telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan korporasi besar. Sektor pertambangan dan perkebunan, yang semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, malah dikuasai oleh segelintir elite. Regulasi dibuat untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka, sementara dampak sosial dan lingkungan diabaikan begitu saja.
Namun demikian, situasi ini bukan tanpa harapan. Sejumlah akademisi dan aktivis menekankan pentingnya membangun kekuatan dari bawah—dengan memperkuat agenda politik kelas pekerja dan memperluas basis gerakan sosial. Perlawanan terhadap oligarki tidak cukup hanya melalui wacana atau reformasi birokrasi, tetapi menuntut tekanan politik yang konsisten dari masyarakat akar rumput.
Oligarki bukan sekadar individu yang kaya dan berkuasa, tetapi merupakan struktur kekuasaan yang mampu beradaptasi dengan sistem politik apa pun. Sebagaimana diungkapkan oleh Jeffrey A. Winters, oligarki memiliki kekuatan bukan karena jumlahnya, tapi karena kapasitasnya mengendalikan sumber daya strategis. Tanpa gerakan kolektif yang kuat dan terorganisir, kita hanya akan menyaksikan transformasi bentuk kekuasaan—bukan pergeseran esensial yang berpihak pada keadilan sosial.
Sudah saatnya kita berhenti memuja demokrasi sebagai simbol, dan mulai mengkritisinya sebagai sistem yang bisa dibajak oleh mereka yang memiliki modal. Demokrasi sejati tidak lahir dari pemilu semata, melainkan dari keterlibatan aktif rakyat dalam merebut dan mempertahankan ruang-ruang pengambilan keputusan.
