Oleh: Azumardi Amal Bahrudin
Indonesia sering dielu-elukan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, di balik pujian itu, ada ancaman serius yang terus menggerogoti fondasi demokrasi dan cita-cita pemerataan ekonomi: oligarki.
Oligarki bukan sekadar sebutan untuk orang kaya. Mereka adalah segelintir elite yang memiliki akses nyaris tak terbatas pada kekayaan dan kekuasaan, yang kemudian digunakan untuk memengaruhi arah kebijakan negara demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ketika kekuasaan ekonomi dan politik bersatu di tangan segelintir orang, demokrasi pun perlahan kehilangan maknanya.
Lihat saja data Oxfam pada 2017 yang menyebut empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk miskin. Meski angka pastinya mungkin telah berubah, pola ketimpangannya tetap sama. Laporan Credit Suisse tahun 2023 kembali menegaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih sangat parah. Sedikit orang memiliki kendali atas sebagian besar kekayaan nasional, sementara mayoritas rakyat tertinggal jauh di belakang.
Masalahnya tak hanya berhenti pada ekonomi. Oligarki merambah politik. Mereka mendanai kampanye, menempatkan orang-orang dekat dalam jabatan strategis, atau bahkan langsung terjun sebagai aktor politik. Ini bukan sekadar teori konspirasi—ini adalah praktik nyata. Jeffrey Winters, dalam karyanya tahun 2011, menggambarkan dengan jelas bagaimana oligarki Indonesia menggunakan kekayaan untuk membeli perlindungan politik dan mengamankan kepentingannya.
Pemilu yang seharusnya menjadi ajang partisipasi rakyat berubah menjadi medan transaksi kepentingan. Biaya kampanye yang tinggi membuka celah bagi intervensi modal besar. Alhasil, kebijakan yang dihasilkan lebih sering menguntungkan investor dan elite daripada memenuhi kebutuhan rakyat. Proyek-proyek pembangunan, reformasi hukum, hingga izin usaha kerap kali sarat dengan muatan kepentingan sempit.
Apa dampaknya? Kualitas demokrasi menurun, ketimpangan semakin tajam, dan cita-cita pemerataan ekonomi makin jauh dari jangkauan. Investasi diarahkan ke sektor yang menjanjikan keuntungan cepat bagi elite, bukan ke sektor yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat banyak. Laporan Bappenas tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan terkendala oleh terkonsentrasinya akses ekonomi pada kelompok tertentu. Ironisnya, demokrasi yang seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat justru dibajak oleh kekuatan uang dan koneksi.
Kita tidak bisa diam. Dominasi oligarki adalah penyakit sistemik yang harus ditangani secara serius. Perlu perubahan besar dan menyeluruh: transparansi dalam pendanaan politik, penegakan hukum yang tegas terhadap kolusi dan korupsi, serta penguatan institusi demokrasi yang benar-benar independen.
Yang tak kalah penting adalah keberanian masyarakat dan media untuk terus bersuara, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban para penguasa. Jika tidak, maka demokrasi yang kita banggakan hanya akan menjadi ilusi—dan keadilan sosial tinggal mimpi kosong belaka.
