POSTTIMUR.com, MALUKU- Pemandangan tak biasa terjadi di depan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku, Rabu (4/6) pukul 14.20 WIT. Kelompok Cipayung Plus, yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan pemerintah daerah tiba-tiba menggelar aksi damai yang justru berisi apresiasi terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan.
Kelompok Cipayung Plus yang tergabung dalam aksi ini meliputi berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya SEMMI, IMM, GMNI, KNPI, AMPERA Maluku, dan GANESA. Dalam orasinya, mereka menyampaikan penghargaan atas sejumlah program prioritas Pemkab yang dinilai berhasil, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
“Kami melihat ada beberapa program prioritas 100 hari Pemkab Bursel yang mulai menunjukkan hasil nyata dan berdampak positif bagi masyarakat. Sekitar 90 persen program berjalan baik,” ujar Randi Latuconsina dari SEMMI Bursel dalam orasi singkatnya.
Menurut Cipayung Plus, program-program seperti beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, serta BLT telah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mereka menyatakan bahwa sebagai agen kontrol sosial, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan apresiasi jika pemerintah dinilai bekerja dengan baik.
Baca Juga:
Banjir Kembali Landa Pusat Kota Ambon: Buruknya Tata Kelola atau Ulah Alam?
Demi Ilmu, Menantang Sungai: Anak-Anak Kilimury Pertaruhkan Nyawa Demi Sekolah
Namun, tak semua pihak sepakat dengan perubahan sikap ini. Sejumlah aktivis dan pengamat lokal mempertanyakan objektivitas apresiasi tersebut.
Sehak Saliu, Kabiro Pergerakan dan Advokasi ISMEI Wilayah XI, mengkritik pernyataan Cipayung Plus. Ia menilai klaim keberhasilan program 100 hari tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Contohnya, soal beasiswa pendidikan. Katanya untuk seluruh masyarakat Bursel, tapi di Kecamatan Ambalau, khususnya Desa Ulima, tidak ada satu pun warga tidak mampu yang menerima manfaat beasiswa tersebut,” ungkap Sehak.
Sehak juga mempertanyakan efektivitas program transportasi dan penyaluran BLT yang hanya dilakukan di tiga dari enam kecamatan yang ada di Bursel.
“Mengapa Kecamatan Ambalau dan Fenak Fafan tidak kebagian? Padahal, masyarakat miskin banyak di sana,” tegasnya.
Sikap Cipayung Plus menuai tanda tanya dari berbagai kalangan. Abdul Rauf Solissa, Ketua Umum HIPPMAS dan aktivis mahasiswa Unpatti Ambon, menyebut apresiasi tersebut bisa mencerminkan kematangan berdemokrasi jika didasarkan pada evaluasi objektif. Namun, ia menegaskan pentingnya transparansi.
“Kalau memang betul Pemkab Bursel sudah membaik dan mampu menjawab kritik, maka apresiasi itu wajar. Tapi kalau tidak, ini justru menjadi ironi,” kata Rauf.
Ia menambahkan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka program-program apa yang diapresiasi, serta bagaimana proses evaluasinya dilakukan. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kedua pihak, baik pemerintah maupun kelompok pengkritik.
Perubahan sikap Cipayung Plus juga memunculkan spekulasi: apakah ini hasil dari dialog dan kolaborasi yang lebih terbuka antara Pemkab Bursel dan kelompok pemuda? Ataukah terdapat faktor-faktor lain yang belum diungkap ke publik?
Sejumlah pihak menilai bahwa jika apresiasi ini lahir dari ruang partisipasi yang dibuka lebar oleh Pemkab, maka hal itu patut diapresiasi. Namun, jika sebaliknya, maka akan muncul keraguan terhadap independensi kelompok pengkritik.
Fenomena ini menjadi sorotan penting dalam dinamika sosial-politik di Kabupaten Buru Selatan. Publik kini menanti jawaban dari pertanyaan krusial: ada apa sebenarnya di balik perubahan sikap Cipayung Plus?
Transparansi, akuntabilitas, dan bukti nyata dari program-program pemerintah menjadi kunci untuk menjawab keraguan masyarakat. Apakah ini awal dari hubungan yang lebih konstruktif antara kontrol sosial dan pemerintah, atau justru titik kritis dari kepercayaan publik terhadap keduanya?
Editor: Ikhy
