POSTTIMUR.com, BURU SELATAN- Evaluasi terhadap kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan, La Hamidi dan Gerson Selsily, memunculkan gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Banyak pihak menilai bahwa masa awal kepemimpinan yang seharusnya menjadi ajang menunjukkan arah dan gebrakan nyata, justru diwarnai kekecewaan dan minimnya realisasi program kerja.
Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Buru Selatan (HIPPMAS), Abdul Rauf Solissa, menyebut masa 100 hari ini sebagai “100 Hari Peti Kosong” dalam sistem pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Ia menilai, hingga kini belum ada satu pun perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Harapan besar rakyat Buru Selatan atas kemajuan daerah melalui desentralisasi seolah diabaikan. Apa yang dijanjikan belum tampak dalam bentuk aksi nyata. Kita hanya disuguhkan wacana dan retorika tanpa realisasi,” ungkap Rauf dalam pernyataannya.
Rauf menyebut, meski ada program pendidikan gratis yang diluncurkan di Kecamatan Namrole, realisasinya dianggap tidak merata. Dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan, hanya satu kecamatan yang merasakan dampaknya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa program tersebut condong memihak dan belum mencerminkan keadilan pembangunan.
“Dari 10 poin program kerja yang dijanjikan, masyarakat hanya melihat trobosan-trobosan yang berpindah-pindah tanpa kejelasan. Bisa jadi ini juga akibat dari kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. Tapi apapun itu, tanggung jawab program kerja adalah harga diri bupati dan wakil bupati,” tegasnya.
Lebih lanjut, HIPPMAS menyoroti pentingnya fokus pada sektor pendidikan sebagai pilar pembangunan jangka panjang. Mereka mendesak agar pemerataan pendidikan segera direalisasikan hingga ke pelosok desa di enam kecamatan.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati harus menyadari bahwa regenerasi Buru Selatan akan bertumpu pada pendidikan. Fokus pemerataan dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama,” tegas Rauf.
Sebagai penutup, Rauf mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan menunjukkan tanggung jawab terhadap janji politik mereka.
Editor: Ikhy
