POSTTIMUR.com, TERNATE- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun Ternate menggelar dialog publik bertajuk “Krisis Sosial Ekologi dan Ancaman Industrialisasi Pertambangan di Maluku Utara” bertempat di Aula Babullah Unkhair. Rabu (18/6).
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber yang menyoroti berbagai persoalan yang timbul akibat ekspansi industri pertambangan di Maluku Utara, mulai dari kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat adat, hingga lemahnya kebijakan perlindungan sosial dan ekologis.
Prof. Dr. Muhammad Aris, akademisi Universitas Khairun, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi laju industrialisasi yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat lokal.
“Seharusnya ada komitmen kolektif dari seluruh masyarakat Maluku Utara untuk melawan ancaman industrialisasi pertambangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Daerah (PSKD), M. Hasan Basri, S.H., M.H., menyoroti lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat.
Baca Juga:
Pengabdian Masyarakat FEB Unkhair: Tingkatkan Literasi Manajemen Usaha Pelaku Kedai Pantai Tolire
Maya Sondak Terpilih Sebagai Formatur Ketua Umum BPC HIPMI Halteng Periode 2025–2028
Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya dari dampak destruktif industri tambang.
“Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Hukum Adat yang sudah masuk dalam Prolegnas, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat,” tegas Hasan Basri.
Sementara itu, Rajib L. Safi selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Unkhair menegaskan bahwa pihaknya akan terus konsisten mengawal isu-isu sosial ekologis yang terjadi di Maluku Utara, terutama yang berkaitan dengan dampak industri pertambangan terhadap kehidupan masyarakat.
“BEM Unkhair berkomitmen untuk selalu menyuarakan masalah krisis sosial ekologi dan ancaman industrialisasi pertambangan,” katanya.
Melalui dialog ini, BEM Unkhair berharap muncul kesadaran kolektif dari berbagai pihak untuk lebih serius menghadapi persoalan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang semakin masif di wilayah kepulauan tersebut.
Reporter: Teluk
Editor: Ikhy
