Oleh: Indi Novita Putri
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Inflasi bukan sekadar isu ekonomi makro yang ramai dibahas di ruang-ruang seminar atau laporan bank sentral. Ia adalah kenyataan yang menghantam dapur rakyat kecil. Ketika harga bahan pokok merangkak naik, bukan para ekonom yang pertama merasakannya, melainkan ibu-ibu rumah tangga di pasar tradisional, buruh harian, nelayan, dan jutaan masyarakat berpenghasilan tetap yang setiap hari berjuang menyeimbangkan antara kebutuhan dan keterbatasan.
Dalam perspektif ekonomi sosial, inflasi adalah ancaman nyata yang merembes ke berbagai aspek kehidupan. Ia merampas daya beli masyarakat miskin, memaksa mereka mengurangi konsumsi gizi, menunda pengobatan, bahkan mengorbankan pendidikan anak-anaknya. Ketika harga melonjak tanpa diikuti kenaikan pendapatan, maka kemiskinan menjadi konsekuensi logis yang tak terhindarkan.
Lebih dari itu, inflasi memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Mereka yang memiliki aset dalam bentuk properti atau saham masih bisa berlindung dari tekanan inflasi. Sementara rakyat kecil yang menabung di bank dengan bunga rendah, justru melihat nilai riil simpanannya menyusut hari demi hari. Investasi mikro yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi lokal, malah mandek akibat minimnya insentif dan tingginya risiko.
Kondisi ini berbahaya. Ketika kebutuhan pokok tak lagi terjangkau, ketika tabungan tak mampu menolong di saat genting, keresahan sosial mulai tumbuh. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah bisa berubah menjadi protes, bahkan ketidakstabilan sosial dan politik.
Oleh karena itu, inflasi tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dengan wacana, tetapi melalui kebijakan nyata: subsidi yang tepat sasaran, bantuan langsung yang cepat, serta kontrol harga yang konsisten. Bank sentral pun harus memainkan perannya secara cermat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Baca Juga:
Menakar Masa Depan Ekonomi Makro Maluku Utara: Antara Pertumbuhan dan Pemerataan
Menatap Masa Depan Perikanan Indonesia dengan Pengelolaan Berkelanjutan
Lebih dari itu, masyarakat juga perlu diberdayakan. Literasi keuangan menjadi penting agar mereka dapat merencanakan pengeluaran, menghindari jebakan utang konsumtif, dan mulai menanamkan kebiasaan investasi yang aman. Pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM juga harus terus didorong agar rakyat tidak hanya menjadi korban inflasi, tetapi mampu bertahan dan tumbuh di tengah gejolak.
Inflasi mungkin tak bisa dihapuskan, namun dampaknya bisa dikurangi. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa membangun ketahanan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebab inflasi bukan sekadar angka di laporan statistik, tapi realitas getir yang menentukan kualitas hidup jutaan rakyat Indonesia.
