POSTTIMUR.COM, TERNATE_ Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) menggelar Diseminasi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Aula Nuku, Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai mitra kerja utama BI, termasuk lembaga pemerintah, instansi teknis, civitas akademika, dan mahasiswa. Diseminasi tersebut merupakan agenda rutin BI yang bertujuan memperkuat literasi dan edukasi publik mengenai perkembangan ekonomi terkini serta arah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran nasional.
“Diseminasi dilakukan untuk memperkuat engagement publik sehingga kebijakan BI dapat dipahami lebih jelas oleh mitra kerja, khususnya akademisi dan pemangku kepentingan di Maluku Utara,” ungkap perwakilan BI Malut dalam sambutannya.
Dalam sesi utama, Dr. Abdul Chalid Ahmad, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, tampil sebagai narasumber dengan materi “Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. Ia memaparkan perkembangan ekonomi Maluku Utara yang kembali mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, bahkan di tingkat global.
”Pada Triwulan II 2025, ekonomi Maluku Utara tumbuh 32,09% year-on-year (yoy), sedikit melambat dibanding Triwulan I yang mencapai 34,41%, atau turun sekitar 2,32%. Meski terjadi perlambatan, capaian ini tetap menempatkan Malut di posisi puncak nasional”, Ujarnya.
Dikatakan, Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh tiga daerah industri nikel: Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.
”Secara struktural, ekonomi Maluku Utara masih didominasi oleh tiga sektor industri yaitu Industri pengolahan, Pertambangan dan penggalian, serta Pertanian, kehutanan, dan perikanan” jelasnya.
”Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan banyak disumbang oleh komponen ekspor dan impor, terutama ekspor hasil olahan nikel dan impor bahan baku industri”, terangnya.
Meski tumbuh pesat, Dr. Abdul Chalid mengingatkan adanya sejumlah tantangan mendasar yang perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak hanya bersifat nominal, melainkan juga inklusif dan berkelanjutan.
Beberapa tantangan utama yang disorotnya meliputi: Ketimpangan pertumbuhan dan pendapatan antar kabupaten/kota, Tingginya angka kemiskinan di daerah tambang seperti Haltim dan Halteng, Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan partisipasi angkatan kerja, serta Ketergantungan tinggi terhadap sektor nikel dan menurunnya peran sektor pertanian.
“Pertumbuhan tinggi belum tentu berkualitas jika tidak menyentuh masyarakat luas. Ketimpangan dan ketergantungan pada nikel adalah tantangan nyata yang perlu segera dijawab,” tegas Abdul Chalid.
Di sisi lain kata Chalid, Maluku Utara juga memiliki peluang besar untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang masuk tujuh besar nasional dengan kategori “baik”.
Selain itu, potensi hilirisasi industri nikel, keunggulan ekonomi antar kabupaten, serta paket kebijakan ekonomi 2025 membuka peluang baru bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi daerah. Keterkaitan antar sektor juga dinilai dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat.
Menutup paparannya, Dr. Abdul Chalid menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai strategi keberlanjutan. Ia menilai Maluku Utara harus mulai memperluas basis ekonomi di luar sektor tambang, dengan memperkuat industri hilir pertanian, perikanan, dan sektor-sektor produktif lainnya.
“Ketergantungan pada nikel harus dikurangi. Diversifikasi ekonomi adalah jalan untuk memastikan pertumbuhan Maluku Utara tetap berkelanjutan, berkualitas, dan inklusif,” ujarnya.
Kegiatan diseminasi tersebut mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi dan peserta. Mereka menilai sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi sangat penting untuk memperkuat pemahaman publik terhadap dinamika ekonomi daerah dan arah kebijakan nasional.(*)
