Oleh: Rahmat Libahongi S.H., M.H Dalih BKD Provinsi Maluku Utara bahwa kontrak PPPK satu tahun telah “sesuai regulasi” bukan hanya problematik, tetapi juga berbahaya jika dibiarkan tanpa koreksi publik. Pernyataan tersebut mencerminkan cara berpikir birokrasi yang menjadikan hukum sebagai tameng administratif, bukan sebagai instrumen keadilan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 […]
