Oleh: Nurul Amalia Sutarno
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kebijakan pemerintah, serta tekanan ekonomi global. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah melewati berbagai fase penting yang masing-masing meninggalkan jejak tersendiri dalam perjalanan ekonomi nasional.
Memahami sejarah perekonomian Indonesia bukan sekadar melihat masa lalu, tetapi juga membaca arah masa depan. Kebijakan yang diambil hari ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman masa lalu—baik keberhasilan maupun kegagalan. Dari sinilah, refleksi menjadi penting agar kesalahan yang sama tidak terulang.
Pada masa awal kemerdekaan (1945–1966) atau yang dikenal sebagai Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi yang belum stabil. Fokus utama pemerintah saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dan menjaga stabilitas politik. Akibatnya, pembangunan ekonomi belum menjadi prioritas utama. Infrastruktur rusak akibat perang, sementara sumber daya yang dimiliki masih sangat terbatas.
Situasi semakin memburuk menjelang pertengahan 1960-an. Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi, terutama pada tahun 1965. Harga-harga melonjak drastis, daya beli masyarakat menurun tajam, dan kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi pun melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi saat itu belum berjalan secara efektif.
Perubahan signifikan terjadi ketika Indonesia memasuki era Orde Baru (1966–1998). Pemerintah mulai fokus pada stabilisasi ekonomi dan pembangunan nasional. Kebijakan pengendalian inflasi, pembukaan investasi asing, serta penguatan sektor pertanian dan industri menjadi langkah strategis yang ditempuh.
Program pembangunan jangka panjang seperti Repelita yang dimulai pada tahun 1969 menjadi tonggak penting. Hasilnya cukup terasa, terutama pada dekade 1970-an hingga 1980-an ketika pertumbuhan ekonomi meningkat pesat. Salah satu pencapaian yang patut dicatat adalah keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984, yang menjadi simbol kemajuan sektor pertanian.
Namun, keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Menjelang akhir Orde Baru, berbagai kelemahan mulai terlihat, seperti ketergantungan pada utang luar negeri serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fondasi ekonomi yang tampak kuat ternyata menyimpan kerentanan.
Krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998 menjadi titik balik yang mengguncang Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi lebih dari Rp10.000. Banyak perusahaan bangkrut akibat beban utang luar negeri, dan dampaknya meluas hingga ke meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Krisis ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memicu perubahan politik besar yang mengakhiri Orde Baru dan membuka era reformasi.
Sejak 1998 hingga sekarang, Indonesia memasuki fase reformasi dengan fokus pada transparansi, stabilitas, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah melakukan berbagai pembenahan, terutama di sektor keuangan dan perbankan, untuk mencegah krisis serupa terulang.
Menariknya, krisis justru memperlihatkan ketahanan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini terbukti mampu bertahan di tengah guncangan ekonomi, sehingga kemudian menjadi salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian Indonesia.
Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan keadilan distribusi yang merata.
Dari perjalanan panjang tersebut, jelas bahwa perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan dan stabilitas politik. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan yang seharusnya menjadi bahan pembelajaran bersama.
Pada akhirnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka semata. Stabilitas dan pemerataan harus menjadi prioritas utama agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap keadilan ekonomi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan global dan mencapai masa depan yang lebih sejahtera.
