Oleh: Yuli
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Di tengah besarnya potensi sektor maritim dan perkebunan, realitas menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi lokal belum sepenuhnya mampu menopang struktur keuangan daerah secara mandiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat justru menjadi indikasi bahwa fondasi ekonomi lokal masih rapuh.
Persoalan ini tidak semata-mata terletak pada besar kecilnya anggaran yang diterima desa, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut dikelola dan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam banyak kasus, dana desa lebih banyak terserap untuk belanja rutin dan pembangunan fisik dasar, namun belum secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat. Akibatnya, siklus ekonomi lokal berjalan lambat dan tidak mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.
Salah satu persoalan utama yang mencolok adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Struktur APBDes di wilayah Gane Barat menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan desa masih bersumber dari transfer tersebut. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kemampuan desa dalam menggali Pendapatan Asli Desa (PADes), baik melalui inovasi ekonomi maupun pengelolaan potensi lokal.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat serius dalam mendorong aktivitas ekonomi. Akses jalan yang belum memadai, serta minimnya fasilitas dermaga di beberapa wilayah, menyebabkan biaya distribusi barang dan jasa menjadi tinggi. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya perputaran ekonomi di tingkat lokal, sekaligus menurunkan daya saing produk-produk masyarakat.
Tidak kalah penting, kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi tantangan tersendiri. Implementasi sistem keuangan berbasis digital yang seharusnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, justru sering terkendala oleh keterbatasan jaringan telekomunikasi dan kurangnya kompetensi teknis aparatur desa. Akibatnya, pengelolaan administrasi keuangan belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pelaporan.
Jika ditarik lebih jauh, persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu mendorong efisiensi dan kemandirian daerah, belum sepenuhnya tercapai di wilayah kepulauan seperti Gane Barat. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan struktural yang tidak bisa diabaikan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga harus memperkuat kapasitas manajerial keuangan desa melalui pendampingan intensif. Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diarahkan secara serius pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan dan perkebunan, termasuk pengelolaan komoditas seperti kopra dan hasil laut secara kolektif.
Diversifikasi sumber pendapatan berbasis potensi lokal menjadi kunci untuk keluar dari jebakan ketergantungan fiskal. Tanpa upaya tersebut, dana desa hanya akan menjadi instrumen distribusi anggaran semata, bukan alat transformasi ekonomi. Gane Barat membutuhkan lebih dari sekadar alokasi dana—ia membutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang berpijak pada kekuatan lokal dan dikelola secara profesional.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mencapai itu, Gane Barat harus berani keluar dari pola lama menuju tata kelola ekonomi yang lebih inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
