Oleh: Nandhita Muhamad Rizal
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas KhairunÂ
Bagaimana rasanya melepas anak pergi ke sekolah dengan perasaan seperti melepas mereka ke medan berbahaya? Di SDN 10 Linge, Aceh Tengah, pertanyaan ini bukan sekadar metafora. Sejak jembatan apung di kawasan Reje Payung putus diterjang banjir pada 20 April lalu, seutas tali gantung menjadi satu-satunya penghubung antara para siswa dan ruang kelas mereka. Di atas arus sungai yang deras, anak-anak itu mempertaruhkan keselamatan demi satu hal sederhana: tetap bisa mengikuti ujian.
Bagi sebagian orang, pemandangan seorang ibu yang menahan tangis saat melihat anaknya menyeberangi sungai adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Namun, dari sudut pandang manajemen, peristiwa ini jauh lebih dalam, ia adalah potret kegagalan tata kelola risiko di tubuh birokrasi. Ini bukan semata bencana alam, melainkan alarm keras atas rapuhnya sistem yang seharusnya melindungi aset paling berharga negara: generasi muda.
Dalam disiplin manajemen, dikenal konsep budgetary risk, risiko anggaran, yang menuntut setiap kebijakan publik mempertimbangkan ketidakpastian. Namun, kasus di Linge memperlihatkan bagaimana konsep ini kerap kehilangan makna ketika dihadapkan pada realitas. Ketidakpastian masa depan, seperti bencana banjir, justru sering diabaikan dalam perencanaan jangka panjang.
Dalih bahwa banjir adalah kejadian tak terduga tidak lagi relevan dalam kerangka manajemen risiko modern. Ketidakpastian bukan alasan untuk pasif, melainkan dasar untuk bersiap. Putusnya akses pendidikan adalah risiko yang seharusnya sudah dipetakan. Ketika tidak tersedia rencana cadangan (contingency plan) yang siap dijalankan secara cepat dan didukung anggaran, maka yang terjadi bukan sekadar risiko melainkan kelalaian struktural.
Masalah ini semakin rumit oleh paradoks klasik: keterbatasan anggaran. Alasan ini kerap muncul setiap kali infrastruktur vital rusak. Namun, manajemen risiko sejatinya bukan soal kekurangan dana, melainkan soal prioritas. Ironisnya, anggaran sering lebih mudah dialokasikan untuk proyek-proyek yang bersifat estetika, sementara infrastruktur yang menyangkut keselamatan justru terabaikan. Ini menunjukkan adanya kekeliruan mendasar dalam menilai bobot risiko.
Di sisi lain, ketakutan terhadap risiko hukum juga menjadi penghambat. Birokrasi cenderung kaku dalam menjaga kepatuhan administratif, bahkan dalam situasi darurat. Padahal, ketika aturan dijalankan tanpa sensitivitas terhadap kondisi lapangan, yang terjadi adalah paradoks: administrasi terselamatkan, tetapi keselamatan manusia dipertaruhkan. Mereka mungkin lolos dari audit keuangan, namun gagal dalam audit kemanusiaan.
Lebih jauh, kita jarang menghitung kerugian sosial dari situasi seperti ini. Trauma seorang ibu yang harus merelakan anaknya menantang bahaya tidak akan pernah tercatat dalam laporan keuangan. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga menghadapi risiko reputasi. Ketika video kondisi siswa di Linge menyebar luas, publik akan mempertanyakan sejauh mana negara benar-benar hadir dalam melindungi hak dasar warganya.
Karena itu, manajemen risiko tidak boleh dipahami sekadar sebagai prosedur administratif. Ia harus menjadi instrumen nyata untuk mencegah tragedi. Pemerintah daerah perlu segera melakukan audit infrastruktur berbasis risiko dan memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak pada keselamatan. Pembangunan jembatan permanen yang tahan terhadap banjir bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Peristiwa di SDN 10 Linge adalah pengingat yang pahit: masa depan bangsa tidak boleh bergantung pada seutas tali. Manajemen risiko harus dijalankan dengan nurani, bukan sekadar angka. Kita tidak boleh menunggu korban jatuh untuk menyadari bahwa logika anggaran kita telah lumpuh. Dalam tata kelola yang sehat, keselamatan manusia harus selalu menjadi prioritas tertinggi, melampaui segala kerumitan birokrasi.
