Oleh: Mahendra Dwi Febrian
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
Krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah menjadi contoh nyata bagaimana dinamika internasional dapat memengaruhi kebijakan domestik suatu negara. Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia, sehingga setiap eskalasi konflik akan berdampak langsung terhadap pasokan dan harga energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan geopolitik di wilayah itu menyebabkan fluktuasi harga minyak yang signifikan.
Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan serius karena struktur energi nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan terhubung erat dengan pasar global. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya segera terasa di dalam negeri. Laporan International Energy Agency (IEA) menyebut gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik dapat mendorong kenaikan harga hingga lebih dari 20 persen dalam waktu singkat. Sementara World Bank juga mencatat bahwa krisis energi global berkontribusi terhadap peningkatan inflasi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Artinya, dampak konflik internasional bukan sesuatu yang abstrak, melainkan nyata dan terukur dalam indikator ekonomi nasional.
Indonesia menghadapi dilema besar dalam merespons situasi ini. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun di sisi lain, lonjakan harga minyak global menyebabkan beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran subsidi energi terus mengalami tekanan akibat harga minyak yang tidak stabil.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal domestik sangat rentan terhadap dinamika eksternal yang berada di luar kendali pemerintah. Dampak kenaikan harga energi pun tidak berhenti pada sektor energi semata, tetapi merambat ke berbagai sektor lain. Harga BBM yang naik akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang, yang kemudian mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Efek akhirnya adalah inflasi yang membebani masyarakat luas.
Menurut saya, situasi ini memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam kebijakan energi Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil membuat Indonesia berada dalam posisi rentan. Setiap gejolak di pasar internasional akan langsung mengguncang stabilitas ekonomi dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu mengubah pendekatan kebijakan energi dari yang bersifat reaktif menjadi lebih strategis dan berorientasi jangka panjang.
Salah satu langkah penting adalah mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar pada energi surya, panas bumi, tenaga air, hingga bioenergi. Sayangnya, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal akibat keterbatasan investasi, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta infrastruktur yang belum memadai. Padahal, pengembangan energi terbarukan bukan hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, reformasi kebijakan subsidi energi juga menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, subsidi sering kali tidak tepat sasaran dan justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pemerintah perlu mengarahkan subsidi secara lebih selektif, misalnya melalui bantuan langsung kepada masyarakat rentan. Dengan begitu, beban fiskal dapat ditekan tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil.
Di sisi lain, Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi energi di tingkat internasional. Kerja sama dengan negara produsen energi serta partisipasi aktif dalam forum global dapat membantu menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Namun, strategi eksternal tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Penguatan kapasitas domestik tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian global.
Krisis energi global juga seharusnya menjadi momentum untuk mendorong efisiensi energi di dalam negeri. Konsumsi energi yang berlebihan tanpa diimbangi efisiensi hanya akan memperburuk ketergantungan terhadap impor. Karena itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan hemat energi, baik di sektor industri, transportasi, maupun rumah tangga.
Pada akhirnya, konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu geopolitik internasional, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas domestik Indonesia. Dampaknya terlihat jelas pada kebijakan energi, kondisi fiskal negara, dan tingkat inflasi. Indonesia tidak bisa terus bersikap pasif terhadap dinamika global. Diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Jika langkah-langkah strategis tidak segera diambil, maka setiap gejolak global akan terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bila dikelola dengan baik, krisis ini justru dapat menjadi peluang untuk melakukan transformasi menuju sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tangguh. Karena itu, komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab tantangan global secara berkelanjutan.
