Oleh: Dr. Rahmat Sabuhari, SE., M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai refleksi atas pemikiran besar Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Namun, di balik semangat tersebut, realitas pendidikan di berbagai daerah—termasuk Provinsi Maluku Utara—menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hardiknas seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum evaluasi yang berbasis fakta.
Data pendidikan di Maluku Utara memperlihatkan bahwa akses pendidikan dasar relatif sudah baik, tetapi belum sepenuhnya merata pada jenjang yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD mencapai sekitar 97,27 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengenyam pendidikan . Namun, tantangan mulai terlihat pada jenjang pendidikan menengah, di mana partisipasi cenderung fluktuatif dan tidak merata antar kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan struktural seperti keterbatasan akses, biaya pendidikan, serta faktor geografis kepulauan yang menjadi karakteristik wilayah Maluku Utara.
Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP dan SMA di Maluku Utara mengalami tren yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di beberapa wilayah cenderung menurun sebelum kembali meningkat . Kondisi ini menandakan bahwa keberlanjutan pendidikan (school continuation) masih menjadi isu krusial. Banyak siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi akibat kendala ekonomi, jarak sekolah, hingga minimnya fasilitas pendidikan.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Daerah perkotaan seperti Ternate cenderung memiliki capaian pendidikan lebih tinggi dibandingkan wilayah kepulauan atau daerah terpencil. Faktor distribusi tenaga pendidik, sarana prasarana, serta infrastruktur transportasi menjadi determinan utama yang memperlebar kesenjangan tersebut. Dalam konteks ini, pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemerataan sosial.
Di sisi lain, relevansi pendidikan juga menjadi tantangan serius. Transformasi ekonomi di Maluku Utara yang berbasis pada sektor pertambangan, perikanan, dan industri membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan adaptif. Namun, sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tersebut, sehingga terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Dengan demikian, makna Hardiknas menjadi semakin strategis ketika dikaitkan dengan kondisi daerah seperti Maluku Utara. Peringatan ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual—yang tidak hanya berorientasi pada angka partisipasi, tetapi juga pada kualitas dan relevansi. Pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta integrasi teknologi pendidikan menjadi agenda yang tidak dapat ditunda.
Akhirnya, Hardiknas harus dimaknai sebagai panggilan untuk bertindak. Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Jika pendidikan di daerah seperti Maluku Utara dapat ditingkatkan secara merata dan berkualitas, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Saatnya bergerak dari seremoni menuju perubahan nyata—hingga ke wilayah-wilayah terluar negeri ini.
