Posttimur.com, Ternate–Refeleksi peringati 26 kejatuhan Soeharto yang digelar di Kota Ternate pada (21/05/024) lalu. Gabungan organisasi mahasiswa ini mengatasnamakan Komite Mei Berlawan.
Mereka menyuarakan berbagai persoalan yang di lakukan oleh Orde Baru (Orba), Mahasiswa dan rakyat dengan membentangkan spanduk yang bertulis “Lawan Kapitalisme, Meliterisme Dan Jegal Neo-libralisme, Serta Wujudkan Tuntutan Reformasi”.
Dalam pantauan, aksi digelar long march dari Dodoku Ali, Soa Sio, Ternate Utara, hingga Landmark, Jalan Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Ternate Tengah, Kota Ternate.
Massa menilai, dimasa orba tentu menjadi pemicuh kentalnya arah negara pada sistem kapitalisme. Alhasil, berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan buruh dan rakyat, hingga persoalan kecil terkait hajat hidup orang banyak telah terkapitalisasi dengan masif.
Idhar, Kordinator aksi mengatakan dalam momentum merespon kejatuhan soeharto kali ini, hendak menyoroti beberapa persoalan mendesak terkait, pemberhangusan ruang demokrasi, pembantaiaan, serta masifnya sistem neolibralisme.
“Hinga hari ini adalah momen penting dalam sejarah bangsa ini, dimana kekuatan rakyat dan mahasiswa bersatu paduh untuk meruntuhkan Rejim diktator Soeharto”. Ungkap Idhar
Menurutnya, tak ada hal lain selain menuntut agar perjuangan aktivis 1998 terkait reformasi mestinya diwujudkan berdasarkan tuntutan-tuntutan politik yang ada.
Dari aksi yang kami lakukan tak ada hal lain selain menuntut 11 point yakni :
1. Lawan meliterisme dan jegal kapitalisme, neolibralisme serta wijudkan tuntutan reformasi
2. Bangun industri (pabrik) nasional serta nasionalisasi industri dan pertambangan fital dibawah kontrol buruh dan rakyat
3. Tangkap dan adili jendral-jendral pelaku pelangaran HAM.
4. Refisi Undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017 dan undang-undang parpol No. 2 Tahun 2011
5. Bangunmpartai masa
6. Akui dan oenuhi Hak-hak masyarakat adat
7. Membelah kebebasan identitas, dan orintasi seksual
8. Wujudkan pendidikan gratis
9. Stop pembungkaman ruang demokrasi
10. Stop reklamasi di Maluku Utara
11. Tolak pertambangan di Maluku Utara.
(*)
