POSTTIMUR.Com, JAKARTA- 30 April 2025 — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, secara resmi menyerahkan dokumen Rekomendasi dan Dukungan Usulan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 kepada Menteri Pariwisata RI. Penyerahan dilakukan pada Selasa (30/4) di Gedung DPD RI, Jakarta, dan turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur serta Deputi Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata.
Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara DPD RI dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, sebagai wujud komitmen memperkuat pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional maupun internasional.
Dalam dokumen tersebut, tercantum delapan program strategis yang diusulkan untuk masuk dalam perencanaan nasional tahun 2026, yakni:
1. Penerbitan Perpres Pariwisata Pulau Morotai: Mendorong segera terbitnya Peraturan Presiden terkait Morotai sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional serta kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
2. Pengembangan Infrastruktur Hijau di Pulau Hiri, Kota Ternate: Termasuk pembangunan pusat selam, observatorium fauna endemik, penginapan ramah lingkungan, serta fasilitas kuliner lokal.
3. Penguatan Wisata Jalur Rempah di Halmahera Barat, Ternate, dan Tidore: Pembangunan fasilitas pendukung wisata berbasis sejarah rempah dalam konsep “Segitiga Emas Jalur Rempah”.
4. Peningkatan SDM Pariwisata: Melalui pelatihan dan sertifikasi nasional untuk pemandu wisata, termasuk gunung, laut, dan minat khusus.
5. Usulan Penetapan Tidore sebagai KSPN: Mengingat nilai historis Tidore sebagai bekas ibu kota perjuangan pembebasan Irian Barat dan kekayaan peninggalan sejarah rempah.
6. Penambahan Event dan Anggaran KEN: Meminta penambahan kuota Karisma Event Nusantara (KEN) serta peningkatan alokasi anggaran untuk Maluku Utara yang selama ini hanya mendapat tiga event.
7. Kemitraan Internasional dan Wisata Jalur Wallacea: Mendorong kerja sama dengan Kedutaan Inggris, Spanyol, Portugal, serta operator kapal pesiar untuk membuka wisata bahari dan jalur rempah.
8. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata: Termasuk penyediaan tempat sampah terpilah dan pelatihan manajemen limbah bagi masyarakat pelaku wisata.
Hasby Yusuf menekankan bahwa potensi pariwisata Maluku Utara sangat besar, namun belum sepenuhnya direspons dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Rekomendasi ini adalah bentuk komitmen kami agar sektor pariwisata Maluku Utara mendapat perhatian pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur, SDM, hingga kerja sama internasional,” ujar Hasby.
DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal usulan ini agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan mendapat dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program prioritas Kementerian Pariwisata.
Reporter: Saf
