POSTTIMUR.Com, JAKARTA — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia guna membahas pengembangan destinasi wisata dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Raker yang digelar di Gedung B DPD RI, Ruang Rapat Kutai lantai 3 ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati. 30 April 2025
Anggota Komite III DPD RI, Hasby Yusuf, menyoroti ketimpangan pembangunan pariwisata di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur seperti Maluku Utara. Ia menilai perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata di daerah tersebut masih minim, terlihat dari hanya tiga event pariwisata yang masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN) meski Pulau Morotai telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional.
“Pemerintah pusat jangan hanya jadikan Maluku Utara sebagai basis industri tambang lewat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun mengabaikan sektor non-tambang seperti pariwisata. Kami mendorong agar kebijakan pembangunan pariwisata dilakukan secara adil dan merata,” tegas Hasby.
Ia juga menyoroti maraknya tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, yang mendominasi sektor industri di Maluku Utara. Menurutnya, kehadiran wisatawan mancanegara jauh lebih diharapkan daripada tenaga kerja asing yang menggeser kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Maluku Utara harus menjadi tujuan wisata dunia, bukan sekadar lokasi eksploitasi tambang. Pemerintah pusat harus membuka mata terhadap kekayaan sejarah dan keindahan alam yang dimiliki daerah ini,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa tren kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan positif.
“Tahun 2024, jumlah kunjungan mencapai 2,2 juta atau naik 19 persen dibandingkan 2023. Bahkan hingga Februari 2025, sudah tercatat 1,89 juta kunjungan,” jelasnya.
Namun ia mengakui bahwa sebagian besar kunjungan tersebut masih terpusat di Bali dan daerah sekitarnya. Untuk itu, pihaknya akan meninjau ulang arah kebijakan pariwisata agar tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku Utara.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong pemerataan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat daerah.
Reporter: Saf
