Oleh: Nurhafifah Hasim
Dalam sistem demokrasi yang ideal, kekuasaan semestinya berada di tangan rakyat. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan arah yang berseberangan. Demokrasi kita saat ini terjerat dalam cengkeraman oligarki—kelompok kecil elite yang menguasai sumber daya ekonomi dan memiliki akses besar terhadap kekuasaan politik. Fenomena ini bukan sekadar wacana teoritis, tetapi realitas pahit yang mengancam cita-cita keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.
Jeffrey Winters menggambarkan oligarki sebagai bentuk kekuasaan yang berakar pada kekayaan. Mereka yang memiliki harta melimpah menggunakan kekayaan itu untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengertian ini sangat relevan. Sejarah oligarki telah tertanam kuat sejak era Orde Baru, ketika hubungan antara penguasa dan pengusaha melahirkan konglomerasi besar yang menguasai sektor strategis, terutama sumber daya alam.
Oligarki di Indonesia bukan hanya menguasai sektor ekonomi, tetapi juga mengakar dalam lembaga-lembaga politik. Akibat mahalnya biaya politik, pemilu kita menjadi ajang pertukaran kepentingan antara kandidat dan pemodal besar. Relasi inilah yang membuat oligarki tak hanya menjadi penyandang dana, tetapi juga pengatur arah kebijakan negara. Dalam sistem seperti ini, demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa substansi, karena suara rakyat tersingkir oleh kekuatan modal.
Dampaknya sangat jelas: ketimpangan sosial yang semakin tajam, konflik lahan yang meluas, dan kebijakan yang cenderung menguntungkan segelintir elite. Kasus reklamasi Pantura dan konflik agraria yang dipicu oleh Omnibus Law adalah cerminan nyata dari dominasi oligarki. Mereka bukan hanya berperan di balik layar, tetapi juga tampil sebagai aktor utama yang menentukan arah pembangunan, sering kali dengan mengorbankan kepentingan masyarakat kecil.
Melawan dominasi ini bukan perkara mudah. Dibutuhkan upaya kolektif dan berkelanjutan. Pertama, kita perlu mendorong demokratisasi ekonomi agar kekayaan tidak terus terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Ketiga, memperluas partisipasi masyarakat sipil, bukan hanya dalam pemilu, tetapi juga dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.
Pendidikan politik juga menjadi kunci. Masyarakat harus disadarkan bahwa suara mereka adalah kekuatan yang bisa mengubah arah bangsa. Kita perlu pemimpin yang bukan sekadar populer, tetapi juga berintegritas dan berpihak pada rakyat.
Terakhir, kita harus terus mengawal kebijakan publik agar benar-benar menyasar kepentingan mayoritas—terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dominasi oligarki hanya bisa dilawan dengan kesadaran kolektif dan keberanian politik untuk membela rakyat.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa demokrasi sejati tak bisa hidup dalam bayang-bayang kekuasaan segelintir orang. Bila tidak, maka kita hanya akan menjadi penonton dalam panggung politik yang dimainkan oleh mereka yang berkepentingan, bukan oleh mereka yang peduli.
