Oleh: Marjan Djainahu
“Jika pohon terakhir sudah kau tebang
Jika tanah terakhir sudah kau gusur
Dan jika sungai terakhir sudah kau cemari, Maka kau akan sadar, uang tidak bisa kau makan.”
Di tengah heningnya lanskap alam Desa Dege yang indah dan kaya potensi, tersimpan kegelisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di balik senyum sopan warga dan kehidupan yang tampak tenang, ada dilema besar yang membelenggu: haruskah mereka bersuara mengkritisi keadaan, atau memilih diam demi keamanan dan ketenangan?
Desa Dege, seperti banyak desa lain di Pulau Taliabu, tidak kekurangan harapan. Warganya punya semangat kerja keras, ketulusan, dan kecintaan pada tanah kelahiran. Namun sayangnya, harapan itu sering berbenturan dengan kenyataan yang stagnan: akses jalan yang rusak, layanan publik yang minim, dan pembangunan yang seolah berjalan setengah hati.
Ketika warga mencoba menyuarakan kritik baik melalui forum desa, media sosial, maupun diskusi terbuka mereka sering kali langsung dicap sebagai “pengganggu,” “oposisi,” bahkan “musuh pembangunan.” Kritik yang semestinya menjadi tanda cinta dan kepedulian justru dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Akibatnya, banyak yang memilih diam. Diam demi menjaga harmoni sosial. Diam karena takut kehilangan bantuan. Diam karena sudah terlalu sering dikecewakan.
Pertanyaannya: sampai kapan kita harus terus diam?
Kritik bukanlah ancaman, ia adalah napas demokrasi. Masyarakat yang berani bersuara adalah tanda bahwa masih ada harapan, masih ada semangat untuk maju bersama. Sayangnya, dalam struktur sosial dan budaya yang paternalistik, suara warga biasa sering dikecilkan. Hierarki kekuasaan di tingkat desa kadang terlalu kaku, membuat ruang dialog menjadi sempit.
Baca Juga:
Ekonomi Angka: Antara Capaian Statistik dan Realitas Lapangan
Ekonomi Rasa: Saat Angka Tak Lagi Cukup Menjelaskan Pembangunan
Tak sedikit warga Dege yang merasa kritik mereka tidak pernah ditanggapi. Usulan dalam musyawarah desa hanya menjadi formalitas. Laporan tentang program yang tak berjalan atau pembangunan yang mangkrak sering kali berakhir tanpa tindak lanjut. Lebih dari itu, muncul rasa frustrasi seolah keberadaan mereka tidak dianggap penting.
Namun, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka yang memilih diam. Dalam konteks tertentu, diam adalah cara untuk bertahan. Sebagian warga diam karena takut kehilangan akses bantuan. Ada yang diam karena pasrah. Ada pula yang diam karena percaya bahwa, pada akhirnya, “tidak akan ada yang berubah.”
Tapi perubahan tidak datang dari keputusasaan. Ia dimulai dari keberanian kecil untuk bicara. Untuk menunjukkan bahwa warga desa bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan bagian aktif dari proses pembangunan. Bahwa desa bukan hanya objek program, tetapi subjek yang punya suara, pendapat, dan hak untuk didengar.
Hari ini, yang dibutuhkan di Dege bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur demokrasi: ruang aman untuk bersuara, pemimpin yang mau mendengar tanpa curiga, dan sistem yang memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan pendapat.
Sebab jika kritik selalu ditanggapi dengan ancaman, maka yang kita bangun bukan desa maju, melainkan desa yang hanya tampak damai di permukaan sementara di dalamnya, harapan-harapan warga terpendam dan tak pernah tumbuh.
Desa Dege, dan desa-desa lain di Taliabu, perlu diberi ruang untuk berbicara. Bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi juga tentang keadilan, keterbukaan, dan kemanusiaan. Karena diam bukanlah solusi. Dan kritik, jika kita cukup bijak untuk mendengarnya, adalah cahaya kecil menuju perubahan yang besar.
