Oleh: Putri Nurul Hana Kamarullah
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu bergerak mengikuti dinamika politik, kebijakan pemerintah, serta pengaruh global yang terus berubah. Jika menilik perjalanan sejarah, perkembangan ekonomi Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi menunjukkan satu benang merah yang jelas: bahwa arah kebijakan ekonomi sangat ditentukan oleh stabilitas politik dan pilihan ideologi penguasa pada masanya.
Pada masa Orde Lama (1945–1966) di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia berupaya membangun fondasi ekonomi nasional dengan pendekatan yang sangat berorientasi pada peran negara. Nasionalisasi perusahaan asing dan penguatan kontrol pemerintah menjadi langkah strategis untuk melepaskan ketergantungan dari kolonialisme ekonomi. Namun, idealisme tersebut tidak berjalan mulus. Tingginya inflasi, defisit anggaran yang membengkak, serta konflik politik yang terus terjadi justru memperlemah struktur ekonomi. Kebijakan ekonomi yang cenderung politis dan tidak efisien membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil, bahkan mengalami penurunan drastis pada awal 1960-an.
Di satu sisi, upaya nasionalisasi memang mencerminkan semangat kedaulatan ekonomi. Namun di sisi lain, lemahnya manajemen dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia justru memicu pelarian modal dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi nasional. Dari sini terlihat bahwa kemandirian ekonomi tidak cukup hanya dengan kontrol negara, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik dan stabilitas politik yang kuat.
Berbeda dengan Orde Lama, masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto menghadirkan pendekatan yang lebih pragmatis dan terbuka. Pemerintah mulai membuka keran investasi asing dan menjalin kerja sama dengan negara-negara Barat. Fokus utama diarahkan pada stabilisasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Hasilnya cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi dapat dikendalikan, dan angka kemiskinan berhasil ditekan. Infrastruktur mulai berkembang dan sektor pertanian serta industri mengalami kemajuan. Namun, keberhasilan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Ketimpangan sosial melebar, praktik korupsi semakin mengakar, dan ketergantungan pada sumber daya tertentu—terutama minyak dan gas—menjadi kelemahan struktural.
Krisis ekonomi 1997–1998 menjadi titik balik yang mengungkap rapuhnya fondasi ekonomi Orde Baru. Sistem yang tampak kuat ternyata tidak tahan terhadap guncangan eksternal, sekaligus memperlihatkan dampak buruk dari tata kelola yang tidak transparan.
Memasuki Era Reformasi (1998–sekarang), Indonesia mulai melakukan pembenahan besar-besaran, baik dalam sistem politik maupun ekonomi. Pemerintahan pasca-krisis, mulai dari B. J. Habibie hingga Joko Widodo, berupaya membangun sistem ekonomi yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Reformasi sektor perbankan, desentralisasi fiskal, serta penguatan peran daerah menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan.
Di era ini, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap krisis global. Pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap UMKM menjadi fokus utama. Namun demikian, tantangan tetap ada, mulai dari ketimpangan ekonomi, utang negara, hingga dampak sosial dari pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif.
Melihat perjalanan panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian Indonesia bukan sekadar soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan ekonomi dirancang dan dijalankan dalam konteks politik dan sosial yang melingkupinya. Setiap era memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan di masa depan.
Ke depan, Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan. Stabilitas politik, tata kelola yang transparan, serta keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat harus menjadi fondasi utama. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka tanpa makna bagi sebagian besar rakyat.
