Oleh: Risbayu Yaman
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia tidak lahir dalam kondisi yang stabil, melainkan tumbuh melalui dinamika panjang yang dipenuhi tantangan, konflik, dan perubahan kebijakan. Jika melihat perjalanan sejarahnya, terutama pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, terlihat jelas bagaimana faktor politik, kebijakan pemerintah, dan kondisi global sangat memengaruhi arah pembangunan ekonomi nasional.
Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Defisit anggaran negara mengalami peningkatan drastis, dari hanya sekitar 2 juta rupiah pada tahun 1955 menjadi lebih dari 1 miliar rupiah pada tahun 1965. Bahkan, defisit tersebut mencapai hampir 200 persen dari total pendapatan negara. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya pengelolaan keuangan negara pada saat itu.
Di sisi lain, sektor produksi, baik pertanian maupun industri manufaktur, berada pada tingkat yang sangat rendah. Keterbatasan infrastruktur, minimnya akses pembiayaan, serta lemahnya kapasitas produksi menjadi penyebab utama rendahnya output nasional. Ketidakseimbangan antara permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas, ditambah dengan jumlah uang beredar yang berlebihan, memicu inflasi yang sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 300 persen, bahkan sekitar 650 persen pada tahun 1966.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang saat itu harus membiayai berbagai kepentingan, termasuk konflik militer seperti perebutan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, serta penumpasan pemberontakan di dalam negeri. Akibatnya, pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, yang justru memperburuk inflasi.
Selain itu, ketidakstabilan politik juga menjadi faktor utama kegagalan ekonomi pada masa tersebut. Sistem demokrasi parlementer yang diterapkan pada tahun 1950–1959 justru menimbulkan konflik antarpartai politik. Umur kabinet yang sangat singkat—rata-rata hanya sekitar satu tahun—membuat pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk merancang dan menjalankan program pembangunan secara konsisten.
Struktur ekonomi Indonesia saat itu juga masih merupakan warisan kolonial, yang ditandai dengan dualisme ekonomi. Sektor modern seperti pertambangan dan perbankan dikuasai oleh pihak asing, sementara sektor tradisional didominasi oleh masyarakat pribumi dengan produktivitas yang rendah. Ketimpangan ini semakin memperlemah fondasi ekonomi nasional.
Memasuki masa Orde Baru sejak tahun 1966, arah kebijakan ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah mulai memfokuskan diri pada stabilisasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Inflasi yang sebelumnya sangat tinggi berhasil ditekan secara bertahap hingga berada pada kisaran 5–10 persen pada awal 1970-an.
Pemerintah juga membuka kembali hubungan dengan negara-negara Barat serta lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia memperoleh bantuan dana dan dukungan untuk membangun kembali perekonomiannya. Program pembangunan lima tahun (Repelita) menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terencana.
Hasilnya cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1969–1990 mencapai rata-rata di atas 7 persen per tahun. Pembangunan infrastruktur, modernisasi sektor pertanian melalui revolusi hijau, serta peningkatan produksi nasional menjadi pendorong utama keberhasilan tersebut. Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras, yang menjadi pencapaian penting pada masa itu.
Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya tanpa masalah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan yang adil. Kesenjangan sosial dan ekonomi tetap terjadi, bahkan cenderung melebar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan kebijakan distribusi yang tepat.
Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru mencerminkan perubahan besar dalam orientasi kebijakan, dari sistem ekonomi yang tertutup dan cenderung sosialis menjadi sistem yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada stabilitas politik, kualitas kebijakan, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif.
Dengan demikian, sejarah perekonomian Indonesia bukan hanya sekadar catatan masa lalu, tetapi juga menjadi cermin untuk memahami tantangan dan peluang pembangunan ekonomi di masa depan.
