POSTTIMUR.COM, HALBAR- Polemik rencana operasional perusahaan geothermal di kawasan Talaga Rano, Halmahera Barat, kembali memanas. Pernyataan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang menyebut sebagian masyarakat adat telah menerima kehadiran investasi tersebut, menuai kecaman keras dari kalangan pemuda adat.
Pengurus Biro Pemuda Wayoli Maluku Utara menilai pernyataan itu tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik. Ketua Biro Pemuda Wayoli, Marianto Mayau, menegaskan bahwa klaim adanya penerimaan masyarakat adat merupakan informasi yang tidak berdasar.
“Pernyataan itu tidak sesuai fakta di lapangan. Tidak ada keputusan kolektif masyarakat adat yang menyetujui kehadiran geotermal,” ujar Marianto dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan yang sebelumnya terjadi antara pihak perusahaan dan sejumlah individu tidak bisa dianggap sebagai representasi sikap komunitas adat secara keseluruhan. Menurutnya, forum tersebut bersifat terbatas dan tidak memiliki legitimasi untuk menghasilkan keputusan kolektif.
Lebih jauh, Marianto mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai membangun narasi sepihak terkait proyek tersebut. Ia menegaskan, sebagai pejabat publik, bupati semestinya menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, bukan justru menggiring opini publik.
“Ini bukan sekadar soal komunikasi yang keliru, tetapi berpotensi memperkeruh situasi sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Penolakan terhadap proyek geothermal di Talaga Rano, lanjutnya, merupakan sikap kolektif masyarakat adat Wayoli yang hingga kini tidak berubah. Kawasan tersebut dipandang bukan sekadar wilayah ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan keberlanjutan hidup komunitas adat.
“Tanah leluhur adalah kehormatan. Ini bukan soal untung rugi investasi, tapi soal martabat,” kata Marianto.
Ia juga menyoroti potensi ekonomi lokal yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat, seperti pala, cengkeh, kakao, dan kelapa, yang dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan proyek industri berskala besar yang berorientasi keuntungan jangka pendek.
Menurutnya, pernyataan bupati justru melukai perasaan masyarakat yang tengah berupaya mempertahankan ruang hidup mereka. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menafsirkan sikap tenang masyarakat sebagai bentuk persetujuan.
“Kami tidak diam. Kami menahan diri. Tapi sikap kami jelas, yaitu menolak geothermal,” ujarnya.
Hingga saat ini, polemik pengembangan geothermal di Talaga Rano masih menjadi sumber ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Wayoli. Minimnya ruang dialog yang setara dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memperlebar jurang perbedaan sikap di antara kedua pihak. (*)
