Haltim Perkuat RPJMD, Sekda dan DPRD Konsultasi ke BPKP

POSTTIMUR.COM, MABA — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur berkonsultasi ke BPKP Perwakilan Maluku Utara untuk membahas hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan pada Jumat, 17 Juli 2026, itu juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan hasil evaluasi.

Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, didampingi Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, serta jajaran Komisi III DPRD. Mereka diterima Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, bersama tim evaluator.

Dalam pertemuan itu, BPKP memaparkan hasil evaluasi yang berfokus pada lima prioritas nasional, yakni penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, dan percepatan pengentasan kemiskinan.

BPKP juga merekomendasikan agar Bupati Halmahera Timur menginstruksikan seluruh pimpinan OPD, Inspektur Daerah, dan Kepala BP4D menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan daerah.

Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh penjelasan langsung dari tim evaluator sekaligus mendampingi Komisi III DPRD dalam konsultasi penyusunan RPJMD.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara yang telah memberikan penjelasan secara komprehensif. Pertemuan ini penting untuk memastikan hasil evaluasi menjadi acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan daerah,” ujar Ricky.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, mengatakan konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat bersama BP4D. Menurut dia, langkah itu dilakukan agar RPJMD yang disusun semakin berkualitas dan sesuai ketentuan.

Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel serta menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *