POSTTIMUR.COM Halmahera Selatan mantan Majelis Permusyawaratan Organisasi Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi Maluku Utara (MPO-GPMO MALUT). Punya harapan Besar kepada Putra-Putra terbaik Kepulauan Obi, Sabtu.(30/11/24).
Tepat hari ini, Jumat 29 November rotasi mandataris kedaulatan rakyat di lembaga legislatif Halmahera Selatan berlangsung. Ucapan selamat banyak dilayangkan dari berbagai kalangan kepada mereka putra-putri terbaik yang terpilih mewakili dan mengawal kepentingan rakyat, Salah satunya Asyudin La Masiha selaku Putra Obi juga mantan Majelis Permusyawaratan Organisasi Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi Maluku Utara (MPO-GPMO MALUT).
“Selamat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Selatan yang terpilih dan baru dilantik, khususnya kepada Dapil IV, Kepulauan Obi. Sebagai lembaga pengawasan yang mengambil peran sebagai medium aspirasi rakyat Obi, diharapkan mampu menjalankan amanah yang telah dititipkan dengan sebaik-baiknya” tutur Asyudin
Harapan tersebut disampaikan dengan memperhatikan problem yang terjadi di Obi, baik infrastruktur maupun suprastruktur.
“Obi sebagai Salah satu daerah yang masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) sepatutnya menjadi atensi serius pemerintah Kabupaten, Provinsi juga Nasional dalam kebijakan pembangunan daerah. Pasalnya, sampai detik ini dengan Sumber Daya Alam yang melimpah belum mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan di Kepulauan Obi. Olehnya itu peran lembaga pengawasan sangat penting keberadaanya”. Akunya.
Laki-laki kelahiran Madapolo itu juga menyampaikan beberapa isu strategis yang semestinya menjadi konsentrasi yang perlu di kawal oleh Dewan yang baru dilantik.
“Banyak Pekerjaan Rumah yang pelu diselesaikan oleh pemerintah Halmahera Selatan yang itu membutuhkan pengawalan serius DPRD kita, khususnya di Obi. Kita sebut saja, Sumber Daya Alam yang melimpah, namun seakan tidak menunjukan juga mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Alam sebagai bagian penting dalam perwujudan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Kedaulatan Ekologi di Kepulauan Obi juga harus diwujudkan. Ini sebagai bagian dari atensi terhadap maraknya industri ekstraktif di Kepulauan Obi. Belum lagi, Dana Bagi Hasil (DBH) baik Pajak maupun SDA yang seakan kurang berdampak bagi akselarasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Obi.
Mantan Presiden Mahasiswa Unkhair Ternate itu juga menegaskan, sebagai lembaga dengan tupoksi diantaranya Legislasi dan Pengawasan, diharapkan DPRD Halmahera Selatan khususnya Perwakilan Obi mampu melahirkan dan mengawal kebijakan-kebijakan strategis dalam bentuk Peraturan Daerah, Khususnya terkait aktivitas pertambangan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti Peraturan Daerah terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Mentri. Hal ini penting karena sampai sejauh ini juga, kejelasan berapa besar biaya Corporate Social Responsibility (CSR) tidak diketahui pasti oleh masyarakat. Padahal jelas, Dana CSR dimaksudkan untuk mempertegas pihak perusahan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan. Dana CSR wajib dikeluarkan dan dianggarkan sesuai dengan kebijakan perusahaan, peraturan daerah setempat dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jangan sampai kita membenarkan bahwa Kekayaan Sumber Daya Alam adalah malapetaka bagi Masyarakat Obi, menjadi maut bagi keberlangsungan lini sektor kehidupan masyarakat Obi karena kurangnya pengawasan.
Banyak selamat kepada para Dewan yang baru dilantik, wakil khusus perwakilan Obi. Semoga dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat namun juga tidaklah lama, jalankan amanah rakyat Kepulauan Obi dengan Integritas Tinggi tanpa pandang bulu dengan memprioritaskan satu dan mengesampingkan yang lain.
Editor: Unnn
Reporter: Tim
