POSTTIMUR.COM, TERNATE – Polemik mengenai besarnya dana pemerintah daerah (Pemda) yang masih mengendap di perbankan kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menghambat perputaran ekonomi daerah di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Dosen dan Ekonom Maluku Utara, Dr. Mohtar Adam, mengingatkan agar dana pemerintah daerah tidak dibiarkan terlalu lama mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Menurutnya, masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun menunjukkan belum optimalnya efektivitas penyaluran belanja pemerintah ke sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat.
Ia menilai percepatan realisasi belanja daerah menjadi penting, terutama ketika pemerintah pusat tengah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Belanja daerah yang cepat dan tepat diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat, menggerakkan aktivitas usaha, serta memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi polemik tersebut, Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun (FEB Unkhair), Dr. Amran Husen, S.E., M.E., menjelaskan bahwa fenomena dana mengendap di kas daerah bukanlah persoalan yang sepenuhnya baru. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh berdasarkan pola tahunan.
“Fenomena ini perlu dilihat melalui data time series. Jika memang terjadi secara berulang, maka bisa jadi merupakan bagian dari siklus transfer dana ke daerah dan pola realisasi belanja. Banyak proyek pemerintah menggunakan pola kurva S, di mana penyerapan anggaran meningkat mengikuti termin pembayaran pekerjaan,” jelas Amran.
Ia menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja memiliki peran strategis, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Fungsi belanja pemerintah adalah mengalirkan dana ke berbagai aktivitas ekonomi. Jika dibelanjakan sesuai peruntukannya, maka akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, Amran mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Menurutnya, kualitas belanja jauh lebih penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Belanja pemerintah memang merupakan syarat penting untuk mencapai target pembangunan. Namun itu saja tidak cukup. Belanja harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi publik,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah di Maluku Utara dapat terus mempercepat realisasi anggaran dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi penggerak utama stabilitas ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. (*)
