Oleh: Dr. Nurul Hidayah, SE., M.Si.
Dosen FEB Universitas Khairun
Maluku Utara memiliki modal pembangunan yang tidak dimiliki banyak daerah lain: laut yang luas, sumber daya perikanan yang melimpah, garis pantai yang panjang, serta masyarakat yang secara turun-temurun memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya laut.
Namun pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah Maluku Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan.
Pertanyaannya adalah: mengapa potensi sebesar itu belum sepenuhnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat?
Selama ini struktur ekonomi Maluku Utara menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap sektor ekstraktif, terutama pertambangan dan hilirisasi mineral. Sektor tersebut memang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan yang terlalu bertumpu pada sumber daya yang tidak terbarukan memiliki risiko jangka panjang.
Karena itu, Maluku Utara membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam.
Salah satu jawabannya adalah ekonomi biru.
Ekonomi biru bukan sekadar meningkatkan produksi ikan. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan yang menjadikan sumber daya laut sebagai basis kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistemnya.
Dengan pendekatan ini, laut tidak hanya dipandang sebagai tempat menangkap ikan, tetapi sebagai ruang ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah melalui perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, perdagangan, logistik, pariwisata bahari, jasa kelautan, hingga ekonomi kreatif berbasis pesisir.
Dari menjual ikan menjadi menjual nilai tambah
Salah satu persoalan utama sektor perikanan Maluku Utara adalah masih besarnya potensi nilai tambah yang belum dinikmati oleh masyarakat lokal.
Ikan ditangkap, kemudian dijual dalam bentuk segar atau mentah. Ketika ikan tersebut sampai ke pasar yang lebih besar, sebagian besar nilai tambah justru tercipta di luar daerah.
Padahal, satu ekor ikan dapat menciptakan banyak aktivitas ekonomi.
Ikan dapat diolah menjadi fillet, ikan beku, ikan asap, abon, ikan kaleng, tepung ikan, minyak ikan, hingga berbagai produk pangan siap konsumsi.
Artinya, hilirisasi perikanan bukan hanya persoalan industri besar.
Ia dapat menjadi ekosistem ekonomi yang melibatkan nelayan, koperasi, UMKM, perempuan pesisir, tenaga pengolahan, pelaku logistik, pedagang, hingga industri pengemasan.
Di sinilah ekonomi biru bertemu dengan ekonomi pembangunan.
Semakin panjang rantai nilai yang dapat dibangun di dalam daerah, semakin besar pula nilai tambah dan kesempatan kerja yang dapat tinggal di Maluku Utara.
Membangun rantai nilai perikanan dari hulu sampai hilir
Strategi ekonomi biru Maluku Utara tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi perikanan.
Produksi harus diikuti dengan pembangunan rantai nilai.
Nelayan membutuhkan akses terhadap modal, teknologi penangkapan, cold storage, bahan bakar, pelabuhan perikanan dan informasi pasar.
Hasil tangkapan membutuhkan sistem rantai dingin agar kualitas tetap terjaga.
Industri pengolahan membutuhkan pasokan bahan baku yang konsisten.
Produk olahan membutuhkan standar mutu, sertifikasi, kemasan dan akses pasar.
Sementara pelaku usaha membutuhkan konektivitas transportasi dan digital.
Jika salah satu mata rantai ini lemah, nilai ekonomi sektor perikanan akan tetap rendah.
Karena itu, kebijakan pemerintah harus bergeser dari pendekatan “bantuan kepada nelayan” menuju pendekatan “membangun ekosistem ekonomi perikanan.”
Investasi padat karya harus menjadi bagian dari strategi
Ekonomi biru juga harus dikaitkan dengan persoalan pengangguran.
Maluku Utara membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan.
Industri pengolahan perikanan memiliki peluang besar untuk menjadi sektor padat karya.
Pabrik pengolahan ikan, unit pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengemasan, industri tepung ikan, hingga usaha makanan berbasis hasil laut dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan ruang bagi investasi yang tidak hanya besar dari sisi nilai modal, tetapi juga besar dari sisi penyerapan tenaga kerja.
Ukuran keberhasilan investasi tidak seharusnya hanya berapa rupiah investasi yang masuk.
Kita juga harus bertanya:
Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa UMKM yang terlibat? Berapa nilai tambah yang tinggal di daerah?
UMKM pesisir harus masuk ke dalam rantai industri
Kesalahan yang sering terjadi dalam pembangunan adalah membayangkan hilirisasi hanya sebagai pembangunan pabrik besar.
Padahal, ekonomi biru dapat dibangun melalui ribuan usaha kecil.
Ikan yang tidak memenuhi standar pasar ekspor dapat diarahkan untuk produk olahan lokal.
Kulit dan bagian tertentu hasil pengolahan dapat dimanfaatkan menjadi produk samping.
Rumput laut dapat dikembangkan menjadi bahan pangan dan produk olahan.
Hasil laut dapat dikembangkan menjadi produk kuliner, kosmetik, pangan fungsional, hingga produk ekonomi kreatif.
Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi pemasok bahan baku.
Mereka harus menjadi bagian dari pemilik nilai tambah.
Investasi pada manusia sama pentingnya dengan investasi pada infrastruktur
Ekonomi biru tidak akan berkembang tanpa sumber daya manusia.
Karena itu, program reskilling dan upskilling harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan perikanan.
Balai Latihan Kerja, politeknik, perguruan tinggi dan sekolah vokasi perlu membangun hubungan yang lebih kuat dengan industri.
Kurikulum harus menjawab kebutuhan nyata: teknologi pengolahan ikan, cold chain management, quality control, keamanan pangan, digital marketing, manajemen usaha, ekspor, kewirausahaan dan teknologi kelautan.
Perguruan tinggi juga harus keluar dari menara gading.
Penelitian tentang perikanan tidak cukup berhenti pada publikasi.
Hasil penelitian harus diterjemahkan menjadi teknologi, model bisnis, kebijakan dan inovasi yang dapat digunakan masyarakat.
Infrastruktur adalah kunci ekonomi biru
Tidak mungkin membangun industri perikanan tanpa infrastruktur.
Ikan adalah produk yang mudah rusak. Karena itu, cold storage dan rantai dingin bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi infrastruktur ekonomi.
Pelabuhan perikanan harus terintegrasi dengan sistem logistik.
Transportasi antarpulau harus efisien.
Energi harus tersedia dan terjangkau.
Internet harus menjangkau masyarakat pesisir.
Digitalisasi juga penting agar nelayan dan pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada rantai perdagangan yang panjang.
Dengan konektivitas digital, informasi harga, permintaan pasar, cuaca dan teknologi dapat diakses lebih cepat.
Ekonomi biru harus berbasis keberlanjutan
Namun ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan.
Ekonomi biru bukan izin untuk mengeksploitasi laut lebih besar-besaran.
Jika produksi ikan meningkat tetapi ekosistem laut rusak, maka pertumbuhan tersebut tidak berkelanjutan.
Karena itu, strategi ekonomi biru harus menjaga keseimbangan antara economic growth dan ecological sustainability.
Pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan daya dukung lingkungan.
Penangkapan ikan harus memperhatikan keberlanjutan stok.
Budidaya harus memperhatikan kualitas perairan.
Mangrove, terumbu karang dan padang lamun harus dipandang sebagai aset ekonomi jangka panjang.
Sebab ekosistem laut bukan hambatan bagi pembangunan.
Ekosistem laut adalah modal pembangunan.
Dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi yang lebih beragam
Maluku Utara tidak harus memilih antara pertambangan dan perikanan.
Keduanya dapat berjalan, tetapi struktur ekonomi daerah tidak boleh bergantung hanya pada satu sumber pertumbuhan.
Pertambangan memberikan kontribusi penting hari ini.
Ekonomi biru harus dipersiapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masa depan.
Inilah yang disebut transformasi struktural.
Daerah perlu bergerak dari ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya menuju ekonomi yang semakin mengandalkan nilai tambah, keterampilan manusia, teknologi, inovasi dan keberlanjutan.
Saatnya menjadikan laut sebagai pusat strategi pembangunan
Maluku Utara selama ini sering melihat laut sebagai pemisah antarpulau.
Sudah waktunya laut dilihat sebagai penghubung ekonomi.
Laut menghubungkan nelayan dengan pasar.
Laut menghubungkan pulau dengan pusat produksi.
Laut menghubungkan perikanan dengan industri.
Laut menghubungkan pariwisata dengan ekonomi lokal.
Dan laut dapat menghubungkan masyarakat pesisir dengan peluang ekonomi baru.
Karena itu, strategi ekonomi biru Maluku Utara harus dibangun melalui lima agenda besar:
- pertama, meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan;
- kedua, memperkuat hilirisasi dan rantai nilai hasil laut di dalam daerah;
- ketiga, mengembangkan investasi padat karya dan UMKM pesisir;
- keempat, membangun infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia;
- kelima, memastikan seluruh aktivitas ekonomi laut tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.
Jika kelima agenda tersebut dapat berjalan secara terintegrasi, sektor perikanan tidak lagi hanya menjadi sektor primer yang memasok bahan mentah.
Ia dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru Maluku Utara.
Pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan.
Pertumbuhan yang meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan yang mendorong investasi.
Pertumbuhan yang memperkuat UMKM.
Dan yang paling penting, pertumbuhan yang tidak menghabiskan modal alam yang menjadi sumber kehidupannya.
Maluku Utara tidak kekurangan sumber daya.
Yang dibutuhkan adalah strategi untuk mengubah sumber daya menjadi nilai tambah, nilai tambah menjadi kesempatan kerja, dan kesempatan kerja menjadi kesejahteraan.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Maluku Utara bukan hanya berada di dalam tanah melalui nikel.
Sebagian masa depan itu juga berada di laut.
Dan tantangan pembangunan kita adalah memastikan bahwa kekayaan laut tersebut tidak hanya menghasilkan ikan, tetapi menghasilkan nilai tambah, pekerjaan, kesejahteraan dan masa depan bagi masyarakat Maluku Utara.
