Foto : Muhammad Syukur Mandar
Oleh : Muhammad Syukur Mandar
Pada prinsipnya kebiajakan pemerintah itu memanusiakan manusia, karena tujuan adanya pemerintah itu adalah melayani, bukan menindas dengan kewenangan dimiliki. Pemutusan arus listrik dilima desa kecamatan pulau Rao kabupaten pulau Morotai sangat tidak manusiawi, dan tindakan pemerintah itu tidak saja melanggar HAM, tapi tidak berasaskan keadilan.
“Bupati pulau morotai nampak arogan, gunakan jabatannya untuk cari nama dengan menekan rakyat, memadamkan listrik dengan alasan tidak mau vaksin adalah langkah tidak tepat, kaya nga punya ide atau cara lain yang lebih manusiawi”.
Pada dasarnya semua pihak mendukung vaksinasi, faktanya selama ini tidak ada pihak yang menolak vaksin, tetapi tentu memerlukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang manfaat vaksin. Sehingga rakyat paham tentang manfaat bila dia di vaksin.
Bukan dengan cara memadamkan listrik bagi warga, harus pikirkan akibatnya, bagaimana dengan nasib anak anak sekolah jika harus belajar bila listrik dipadamkan, bagaimana mereka harus menjalani aktifitas kehidupan dimalam hari jika listrik dipadamkan, kebijakan itu sangat tidak manusiawi.
Kita di maluku utara itu negeri beradab, butuh pemimpin yang adil, bijaksana dan tau adab, bukan pemimpin arogan, sok kuasa dan merasa paling hebat.
Masyarakat saya himbau buat aduan ke KOMNAS HAM dan lembaga konsumen indonesia, laporkan juga ke Ombusman RI, agar Bupati dan jajarannya diperiksa atas sikap dan kebiajakannya yang tidak terpuji itu.
