TIMURPOST.com, HALTENG– Partai Buruh, bekerja tak hanya sebatas proses membentuk struktur ditingkat Nasional sampai Kecamatan dan perekrutan anggota partai yang sedang berjalan hari ini. Senin,(07/02/2022).
Kata Aslan, Karena partai ini unsur pendiriannya dari organisasi gerakan buruh, tani, perempuan, pemuda dan unsur solidaritas massa rakyat luas.
“Untuk membuktikan, aksi massa Partai Buruh sudah turun ke jalan menentang dan menolak pembahasan inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja atas putusan MK di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),” Jelasnya Aktifis Lingkungan Itu kepada Cru POSTTIMUR.com.
Juga mendesak pemerintah secepatnya sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Hak Perempuan, Penyelamatan KPK dan Menolak paket kebijakan pro oligarki – rezim Jokowi – Maruf Amin.
“Bahkan di setiap rapat, diskusi online, konsolidasi akbar dan agenda-agenda antar pengurus Komite Eksekutif Kecamatan sampai Kab/Kota terus perluas tuntutan gerakan rakyat, atau apa yang diperjuangkan rakyat dan Partai Buruh, yakni negara sejahtera,” Bebernya.
Bukan hanya itu lanjut kata Aslan, situasi hari ini. Pemerintah pusat ambil-kebijakan terkesan sentralistik memutuskan kemauan arah pembangunan ekonomi nasional, pastinya berdampak kuat kepada daerah diberbagai sektor sosial tanpa mempertimbangkan secara demokratis dan partisipatif.
“Eksploitasi kelas pekerja, kerusakan lingkungan, menyingkirkan masyarakat adat, petani dan nelayan dari ruang hidup, akar persoalannya karena watak negara pro rezim modal,” Terangnya.
“Ditambah partai-partai yang berkuasa hari ini semakin ketat menjaga gawang tuan tanah oligarki,” Tutupnya Ketua Exco Partai Buru Kab. Halteng Itu.
#tp/Fhata
