TIMURPOST.com, JAKARTA–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Pusat, gelar kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Ashley Hotel Wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat. Jumat, (5 Mei 2023)
Kegiatan dengan tema “Optimaliasi pencegahan dan penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024”, berjalan dengan lancar.
Halman Muhdar, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, dalam sambutannya mengatakan sampai saat ini terus mengingatkan para Aparatur Sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.
“Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Jakpus melakukan fasilitasi pembinaan penanganan optimalisasi pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024”.
Dalam sambutan nya Halman Muhdar, menekankan pentingnya upaya pemahaman akan netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.” Kata Halman
Asas netralisasi seorang ASN harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
“Pasalnya, ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” ucapnya.
Selain melakukan langkah pencegahan, Halman mengatakan, bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Sanksinya bukan hanya teguran, tapi dicopot dari jabatannya. Sanksi ini berat sekali, baik dari sisi jabatan, ekonomi, maupun sosial. Jadi untuk harus tetap menjaga netralitasnya, termasuk di media sosial,” tegasnya.
Bawaslu memberikan rekomendasi sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Dimana, ketika ada laporan kemudian yang tidak bersinggungan dengan pidana pemilu, maka akan langsung rekomendasikan kepada atasannya atau pihak terkait yakni seorang ASN ke KASN.
“Saat ini kami berupaya mengutamakan pencegahan agar tidak ada pelanggaran pemilu. Sejauh ini, pelanggaran terkait administrasi ada, tetapi kalau pelanggaran netralitas dan pidana belum ditemukan,” imbuhnya.
“Jangan main main dengan aturan yang ada , harus ditaati dan diikuti. Sebab, bagaimanapun ASN masa bekerjanya lebih lama dibandingkan masa kerja legislatif atau kepala daerah yang dibatasi waktu 5 tahun. ASN harapannya bisa bekerja sampai pensiun dan saat pensiun pun masih aman, tidak dipermasalahkan terkait pekerjaannya di waktu masih aktif.”
“Dengan mengucapkan basmalah ,kegiatan fasilitasi pembinaan pelanggaran netralitas ASN Bawaslu Jakpus saya buka secara resmi, Ucap Halman.
Ditambahkan Jomson selaku Koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat dan pemangku kegiatan hari ini menjelaskan bahwa netralitas ASN ini merupakan upaya Bawaslu Kota Jakarta Pusat dalam rangka mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN untuk menyongsong pemilu 2024.
“Jangan sampai ASN ini memihak, mereka harus netral karena sebagai pelayan masyarakat. tegas Jomson.
Dalam kegiatan ini hadir Munandar Ketua Bawaslu DKI Jakarta, anggota Bawaslu Jakarta Pusat serta staf.
Bawaslu Jakpus di acara ini menghadirkan narasumber Jojo Rohi selaku pegiat pemilu dan Nelson Simanjuntak selaku anggota Bawaslu RI periode 2012-2017 serta mengundang peserta dari unsur Sentra Gakumdu , pegiat pemilu ,organisasi kepemudaan , komunitas cipayung , staf panwascam serta unsur media.
#(tp/Ghuns)
