Oleh: Fitriyani Halil
Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang luas, negeri ini sejatinya memiliki modal kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri. Namun, untuk benar-benar mewujudkan hal itu, kita perlu mengelola dua elemen penting yang kerap dipertentangkan: peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi asing.
Saya meyakini bahwa BUMN dan investasi asing bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan. Justru, keduanya bisa menjadi mitra strategis yang saling melengkapi dalam membangun ekonomi nasional yang kokoh dan kompetitif. Kita hanya perlu melihatnya secara jernih, tidak dengan kacamata ideologis yang sempit, tetapi melalui perspektif pragmatis demi kemajuan bangsa.
BUMN: Pilar Kedaulatan Ekonomi
BUMN di Indonesia bukan hanya institusi bisnis. Mereka adalah perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis—energi, transportasi, perbankan, hingga telekomunikasi. Peran mereka vital, tidak hanya untuk menciptakan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa.
Lebih dari itu, BUMN sering menjadi motor utama dalam proyek-proyek pembangunan besar yang tak tersentuh oleh swasta karena risiko tinggi atau keuntungan jangka panjang yang belum pasti. Pembangunan jalan tol, bendungan, hingga kawasan industri adalah contoh konkret peran BUMN dalam menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai tantangan yang membelit BUMN: inefisiensi, tumpang tindih birokrasi, dan tata kelola yang belum optimal. Oleh karena itu, reformasi struktural, peningkatan profesionalisme, dan transparansi mutlak diperlukan agar BUMN bisa benar-benar menjalankan fungsinya secara optimal.
Investasi Asing: Katalisator Pertumbuhan
Sementara itu, investasi asing sering dicurigai sebagai bentuk “penjajahan gaya baru.” Padahal, jika dikelola dengan baik, investasi asing justru bisa menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan. Masuknya modal asing membawa serta teknologi, inovasi, lapangan kerja, hingga akses ke pasar internasional.
Yang kita perlukan adalah regulasi yang ketat namun bersahabat, yang mampu memastikan investasi asing memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional. Investasi yang hanya mengeksploitasi sumber daya tanpa alih teknologi atau pemberdayaan tenaga kerja lokal tentu harus ditolak. Tetapi investasi yang membawa kemajuan dan memberdayakan ekonomi lokal harus disambut terbuka.
Sinergi adalah Kunci
Pertanyaannya kini bukan lagi: BUMN atau investasi asing? Melainkan: bagaimana kita bisa menyinergikan keduanya? BUMN menjaga kedaulatan ekonomi, investasi asing mempercepat pertumbuhan. Kedua peran ini tidak harus bertabrakan, justru bisa berkolaborasi jika pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang sehat—dengan regulasi jelas, kepastian hukum, dan sumber daya manusia yang kompeten.
Kemandirian ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia luar, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi domestik dan global secara bijak dan strategis. Dengan BUMN yang profesional dan investasi asing yang bertanggung jawab, Indonesia bisa menapaki jalan menuju pertumbuhan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
