POSTTIMUR.COM, TERNATE- Gelombang protes dari massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Halmahera Tengah–Halmahera Timur menggema di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, Senin (27/4/2026). Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas rentetan kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Berantai di Hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur”. Mereka menilai penanganan kasus-kasus berdarah yang berulang selama puluhan tahun berjalan lambat dan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.
Koordinator lapangan aksi, M Nur Hazzaq Rafli, mengatakan sebelum mendatangi kediaman gubernur, massa lebih dulu menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi dan Polda Maluku Utara di Sofifi. Setelah itu, mereka bergerak ke Ternate untuk kembali menyuarakan tuntutan yang sama.
“Bagi kami, Polda Maluku Utara belum mampu menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Kami melihat kerja-kerja Polda dan pemerintah provinsi sangat lambat,” tegas korlap.
Menurut massa aksi, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur kini bukan lagi sekadar wilayah agraris yang subur, tetapi telah menjadi kawasan penuh trauma akibat teror dan pembunuhan yang terus berulang. Mereka menyebut kasus serupa telah terjadi sejak 1985, dimulai dari jatuhnya korban di Desa Waci, dan terus berulang hingga 2026.
“Selama lebih dari tiga dekade, ketakutan dibiarkan mengendap. Para petani yang hanya ingin mencari nafkah di tanah leluhur justru hidup dalam ancaman,” teriak salah satu orator.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menemui massa dan menyatakan pemerintah serius menangani kasus pembunuhan termasuk terbaru yang menewaskan Ali Abas di Banemo, Patani Barat.
“Kasus pembunuhan kemarin bukan yang pertama kali. Kami sudah hadir bersama Wakapolda dan mereka akan mengusut tuntas,” ujar Sarbin di hadapan massa aksi.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan air bersih di Gebe akan kembali dibahas karena sebelumnya sudah masuk agenda pemerintah namun belum terealisasi. Sementara pembangunan jalan tani, menurutnya, telah disampaikan langsung oleh gubernur saat kunjungan ke Banemo pada 9 April 2026 dan akan menjadi prioritas.
Sarbin menambahkan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Polda Maluku Utara untuk percepatan penyelidikan kasus di Banemo. Selain itu, dalam waktu dekat akan ditempatkan pos-pos pengamanan TNI dan Polri di wilayah rawan konflik. (*)
