Foto : Ilham Fahri, Ketua Umum HMI Cabang Tidore
TIMURPOST.com, TIDORE — Kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan yang terjadi sekitar 5 Hari berjalan mendapat reaksi dari sejumlah kalangan.
Kali ini kritik dan saran datang dari HMI Cabang Tidore. HMI Cabang Tidore mempertanyakan eksistensi dari Disperindgkop dan DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Ketua Umum Ilham Fahri meminta kepada Kepala Disperindakop Kota Tidore Kepulauan agar segera memberikan kepastian informasi ke media terkait kelangkaan BBM yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Tidore Kepulauan. Bukan semacam acuh dan memilih diam saja, dan membiarkan masyarakat sibuk mengeluh, lalu berspekulasi tanpa solusi, hingga mencemoh pemerintah Kota Tidore Kepuluaan itu sendiri.
“Padahal Ini tugas koordinasi, pengawasan Disperindakop itu sendiri, apalagi beberapa bulan lalu statemen Kepala Dinas Perindakop terkait kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan cukup terbuka, variatif dan agak solutif ke publik. Lalu kini, entah kemana? Sebenarnya ada masalah apa dengan kelangkaan BBM jenis Petralite dan Pertamax yang begitu sulit ditemukan disejumlah pengecer”. Tandas Ilham
Kami menyarankan Kepada Dinas Perindakop agar membentuk tim pengawasan kemudian dikerahkan guna meninjau kondisi ini secara langsung, jika semisal dalam pengawasan itu kedapatan pengecer atau warga yang melakukan penyelahgunaan maupun penimbunan BBM maka harus diberikan sangksi tegas.
Perlu kami tegaskan, Kondisi Kelangkaan BBM semacam ini bukan baru pertama kali terjadi, tetapi biasanya ketika memasuki awal bulan Desember hingga menjelang akhir tahun itu sendiri. Kami menduga ada oknum-oknum yang sengaja melakukan penimbunan BBM jenis Petralite dan Pertamax sehingga terpengaruh pada yang lain secara serentak.
Selain itu, HMI Cabang Tidore juga berharap kepada Ketua DPRD dan sejumlah Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan yang terkhusus membidangi komisi terkait, untuk segera memanggil Kepala Dinas Perindakop dan membahas kondisi kelangkaan BBM beberapa hari ini dan mencari solusinya seperti apa. Mengingat DPRD Kota Tidore Kepulauan itu memliki fungsi pengawasan, dan merupakan wujud dari representasi rakyat di parlemen legislatif Kota Tidore Kepulauan, kiranya lebih responsif terhadap aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat seperti ini.
#tp/Red
