TIMURPOST.com, SORONG – Baru saja dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Kota Sorong pada Sabtu, 26/8 kemarin, M Risal Abusama langsung tancap gas.
Aktifis muda itu memberikan warning tegas bagi Pj Wali Kota dan DPRD Kota Sorong katanya jangan terlalu sibuk mengurus urusan politik pada pemilu di 2024. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak anak muda kota sorong untuk memperkokoh persatuan mengingat terdapat banyak problem yang sangat kompleks.
“Tentu sebagai pemuda, peran serta tanggung jawab kita haruslah kita hayati sedalam-dalamnya. Hal ini kita harus lakukan karena mengingat belakangan ini pemuda/i yang ada di kota sorong mengalami degradasi yang sangat masif. olehnya itu, pada kesempatan ini saya selaku ketua Dpc Permahi sorong mengajak seluruh kalangan pemuda dan seluruh pimpinan okp/i agar dapat bersatu kembali”, ungkapnya
“Oleh karena, belakangan ini ada banyak problem yang kemudian sangat krusial dan urgen. Mulai dari RKUHP, kenaikan BBM, dan khususnya masalah banjir yang ada di kota sorong kemarin bukan hanya saja menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemuda/i untuk berbicara persoalan-persoalan sosial yang lain yang semakin marak terjadi”.
Dirinya juga meminta kepada Pj Wali Kota agar lebih serius mengurusi persoalan banjir yang sering terjadi di kota sorong
“Terkhususnya pimpinan tertinggi di jajaran pemerintahan yakni PJ Wali Kota sorong saat ini agar jangan hanya duduk diam dan melihat masalah banjir. Karena mengingat ini adalah janji Wali Kota sebelumnya sejak tahun 2018 yang kemudian tidak terselesaikan sampai masa periodenya berakhir,” bebernya
“Banjir yang ada di kota sorong kemarin sudah di suarakan dan di sorot langsung oleh bapak Pj. Gubernur Papua Barat. Olehnya itu, besar harapan saya untuk bagaimana menyelesaikan masalah banjir yang ada di kota sorong,” sambungnya
M Risal menilai anggota DPRD Sorong terlalu sibuk urusu politik 2024 dan mengabaikan tupoksi mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan tertuma soal Perda No 15 Tahun 2013
“DPRD Kota Sorong agar jangan hanya sibuk mengurusi bahan konsolidasi di tahun 2024 sudah sampai mana pengawasan terkait dengan isu kanaikan harga BBM yang di gadangkan akan naik di pekan depan dan masalah banjir yang belum ada progres hingga sekarang,” sentil aktivis muda ini
“Saya ingin katakan bahwa masalah banjir ini terjadi oleh karena di latar belakangi dengan kurang adanya pengawasan terhadap Perda Kota Sorong No 15 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kota sorong. Kiranya DPRD kota sorong harus melakukan pengawasan secara masif terhadap penerapan perda tersebut.” tegasnya lagi
“Tentu masalah ini adalah masalah kita bersama dan harus di selesaikan bersama juga. Dalam hal ini, DPC. PERMAHI Sorong beberapa hari kedepan akan mengeluarkan somasi terhadap dinas terkait dan Pj Wali Kota Sorong serta wakil kita agar kiranya mampu mengurusi problem ekologi ini yang menjadi dilema bersama-sama,” tandasnya.
#tp/zahra
1 komentar