POSTTIMUR.Com, TERNATE- Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) wilayah XI memberi alarm kepada Pemerintah Daerah khususnya Maluku Sampai Papua untuk Fokus pada Green dan Blue Economy, sebagai pendekatan ekonomi yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
ISMEI menyoroti target Pemerintah yakni net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 nanti, hal ini untuk menciptakan Green Economy Indonesia yang rendah karbon. Dengan adanya green economy ini akan berkurang 18% hingga 52% dan menurunkan gas rumah kaca sebesar 126 juta carbon dioksida. Berdasarkan kementrian perencanaan pembangunan nasional (PPN), Green ekonomi juga meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp,593 Triliun – Rp 638 Triliun di tahun 2030.
Selain Green economy, Pemerintah juga membuat strategi Blue economy untuk berfokus pada sektor kelautan. Menurut kementrian kelautan dan Perikanan, Potensi kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 19,840 triliun dari 11 segmen usaha. Dengan adanya Blue economy, Kekayaan tersebut diharapkan dapat membantu ekonomi berkelanjutan, Meningkatkan mata pencarian, dan Melestarikan ekosistem laut.
Galang Agustira K. Galang, Koordinator ISMEI Wilayah XI dalam penyampaiannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah mulai dari Maluku sampai Papua perlu melihat adanya titik fokus dalam penanganan masalah Green dan Blue Economy. Sebab Indonesia Timur menjadi titik sentral Proyek Strategis Nasional, Pemerintah tentunya melakukan kegiatan yang mungkin akan merusak lingkungan.
“Maluku Utara yang fokus pada pertambangan yang sudah makin masif terjadi, dan telah merusak lingkungan serta pencemaran laut secara besar-besaran. Ada juga Blue Economy di daerah Morotai, yang telah mengklaim paska lakukan Sail Morotai di tahun 2015, namun dalam penerapan blue economy yang dimaksudkan tidak sesuai dengan karakteristik dan ciri Blue Economy yang sesungguhnya.” Ucapnya
Maluku juga memiliki potensi besar dalam akuakultur, khususnya produksi budidaya tambak, rumput laut, dan kerang mutiara. Pada tahun 2023, volume produksi rumput laut mencapai 237 ribu ton, sementara volume produksi dari budidaya tambak mencapai 269 ribu ton. Kedua subsektor ini tidak hanya menjanjikan dari sisi kontribusi ekonomi, tetapi juga dapat mendorong diversifikasi usaha masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Melalui inovasi teknologi, sektor ini dapat menjadi andalan baru dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah.
Lanjutnya, “Dan juga di Papua, yang dimana di 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menjadikan program “Food Estate” di Wilayah ini. Food estate Merauke merupakan program strategis nasional yang diinisiasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini direncanakan akan mencakup lahan seluas 1,18 juta hektar untuk sawah dan 1,11 juta hektar untuk perkebunan tebu terpadu, termasuk pabrik gula dan bioetanol.”
Namun, proyek food estate di Indonesia, termasuk di Merauke, memiliki sejarah kegagalan dalam mencapai tujuannya, bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang signifikan. Kegagalan proyek MIFEE, misalnya, mengakibatkan kerusakan 1,4 juta hektar hutan gambut dan menimbulkan masalah bagi Suku Malind. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan proyek sebelumnya dan merumuskan strategi yang tepat agar food estate Merauke tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tutupnya
Reporter : Ikhy
