POSTTIMUR.com, TERNATE- Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan aktivitas nelayan di Teluk Weda menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai justru akan memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI, melalui Sekretaris Biro Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan, La Jilu Rumbia, menyampaikan keberatan atas rencana tersebut. Ia menilai, penghentian aktivitas nelayan bukan solusi yang menyasar akar persoalan pencemaran lingkungan di Teluk Weda.
“Langkah ini justru akan membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, yang berujung pada ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah seharusnya bertindak adil dan memberikan solusi konkret, bukan malah mengambinghitamkan nelayan sebagai penyebab utama penyebaran merkuri,” ujar La Jilu dalam pernyataannya.
Baca Juga:
Penjara Untuk Masyarakat, Karpet Merah Untuk Pertambangan
Ekonomi Angka: Antara Capaian Statistik dan Realitas Lapangan
Menurut ISMEI, persoalan utama dari pencemaran merkuri di kawasan Teluk Weda adalah aktivitas pembuangan limbah industri yang dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, mereka menilai seharusnya pemerintah fokus pada penertiban dan pengawasan ketat terhadap aktivitas industri di kawasan tersebut.
“Jika ingin menyelesaikan masalah secara berkelanjutan, maka penertiban terhadap pembuangan limbah industri adalah langkah yang harus ditempuh. Bukan justru membebani masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut,” tambah La Jilu.
Mahasiswa juga menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industri daripada masyarakat. Mereka mendesak Pemprov Maluku Utara untuk meninjau kembali rencana tersebut dan lebih berpihak pada keadilan lingkungan dan sosial.
Editor: Ikhy
