Oleh: Immawan, Muhammad Rijwar Saputra Pina
Sebagai mahasiswa asal Pulau Morotai, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan kekecewaan dan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang menghentikan kerja sama pendidikan gratis dengan kampus-kampus di luar Universitas Pasifik (UNIPAS). Kebijakan ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga mengabaikan realitas sosial yang sedang kami hadapi sebagai mahasiswa perantauan.
Kami memahami bahwa UNIPAS adalah satu-satunya perguruan tinggi di Morotai. Namun, bagaimana mungkin kami dipaksa untuk kuliah di sana jika jurusan yang kami minati atau butuhkan belum tersedia? Apakah kami harus mengorbankan cita-cita hanya karena keterbatasan pilihan?
Tokoh sosiologi Émile Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, kebijakan pemutusan bantuan pendidikan justru melemahkan solidaritas antara pemerintah daerah dengan warganya yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Negara, termasuk pemerintah daerah, seharusnya hadir untuk mengatasi ketimpangan, bukan memperparahnya.
Kondisi sosial-ekonomi keluarga kami tidak bisa diabaikan. Sebagian besar mahasiswa Morotai berasal dari keluarga petani dan nelayan. Kami menghadapi beban biaya hidup yang tinggi di kota perantauan—mulai dari sewa tempat tinggal, makan, transportasi, hingga biaya kuliah. Selama ini, bantuan pendidikan dari pemerintah daerah sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Maka, penghentian kerja sama ini sama saja dengan melepaskan tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda Morotai.
Baca Juga:
Bukti Anak Kampung Bisa Berprestasi, Karmila Sinen Apresiasi Program Pendidikan Gratis IMS-ADIL
Aliansi Anak Muda Nahdliyyin Maluku Utara Gelar Aksi Tuntut Bebaskan 11 Warga Maba Sangaji
Dalam pandangan Pierre Bourdieu, pendidikan adalah alat utama untuk mobilitas sosial. Namun, jika akses terhadap pendidikan tinggi dibatasi oleh kebijakan yang tidak inklusif, lalu di mana letak pemerataan pendidikan yang selama ini digaungkan? Apakah pendidikan hanya untuk mereka yang mampu, sementara yang lain harus menyerah sebelum berjuang?
Kami tidak menolak kehadiran UNIPAS. Justru kami mendukung pengembangannya: penambahan program studi, peningkatan fasilitas, serta peningkatan kualitas akademik. Namun, selama proses pengembangan itu berlangsung, janganlah kami yang tengah berjuang di luar Morotai justru diabaikan.
Saya berharap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membuka mata dan hati. Jalinlah kembali kerja sama dengan kampus-kampus di luar daerah dan alokasikan anggaran yang adil untuk mendukung pendidikan gratis bagi seluruh mahasiswa Morotai—baik yang kuliah di dalam maupun luar pulau. Jangan jadikan pendidikan sebagai barang mewah yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Dan kami, mahasiswa Morotai yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, juga bagian dari rakyat yang pantas untuk didukung.
