POSTTIMUR.COM, TERNATE- Aksi pemboikotan jalan terjadi di kawasan Pasar Higienis Gamalama, tepatnya di Jalan Sultan M. Djabir Sjah, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Jumat (24/4/2026). Aksi ini melibatkan pedagang, warga, serta mahasiswa yang memalang akses jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate.
Aksi tersebut merupakan buntut dari penertiban pedagang Pasar Higienis Gamalama yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah. Para pedagang yang terdampak menilai kebijakan tersebut belum disertai solusi konkret, terutama terkait penyediaan lokasi berjualan yang layak dan strategis.
Salah satu massa aksi, Ashab, dalam orasinya menegaskan bahwa pemalangan jalan ini adalah bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dinilai merugikan pedagang kecil. Ia menyebut, relokasi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan persoalan baru.
“Aksi ini bukan tanpa alasan. Torang minta kejelasan dan solusi. Pedagang butuh tempat yang layak untuk tetap mencari nafkah,” tegasnya.
Senada dengan itu, perwakilan massa aksi, Rosita, menyampaikan bahwa aksi pemboikotan akan terus dilakukan hingga pemerintah memberikan kepastian yang jelas bagi para pedagang.
Menurutnya, kebijakan pemindahan pedagang ke Kampung Makasar tidak tepat, karena kawasan tersebut merupakan permukiman warga, bukan area yang diperuntukkan sebagai lokasi pasar.
“Ini bukan solusi. Kampung Makasar itu pemukiman, bukan tempat jualan. Pemerintah harus pikirkan dampaknya, bukan hanya memindahkan tanpa kesiapan,” ujarnya.
Seorang pedagang yang ikut dalam aksi juga menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka akses jalan sebelum ada keputusan yang berpihak pada nasib pedagang.
“Torang hari ini palang. Pokoknya pemerintah harus turun, kasih torang tempat. Baru bisa buka akses jalan ini,” ucapnya dengan nada tegas.
Para pedagang menilai kebijakan relokasi ini berpotensi menurunkan pendapatan mereka secara drastis. Padahal, sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di Pasar Higienis Gamalama.
Aksi pemalangan ini pun menjadi simbol tekanan terhadap Pemerintah Kota Ternate agar segera mengambil langkah konkret dan tidak mengabaikan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan para pedagang dan keluarga mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan massa aksi. (*)
